Banyak Diisi Pengusaha, JK Klaim Kabinetnya Lebih Paham Kebutuhan Indonesia

KATADATA ? Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah saat ini paling mengerti akan kebutuhan Indonesia. Sebab, pemerintahan saat ini banyak diisi oleh kalangan pengusaha, mulai dari presiden dan wakilnya hingga mayoritas susunan kabinetnya.

"Jadi kalau ada pemerintah yang paling mengerti negeri ini, ya pemerintahan sekarang. Karena semuanya pengusaha," ujar JK dalam sambutannya pada acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Jakarta, Senin (8/12).

Dia yakin, menteri-menterinya memahami bagaimana memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat sendiri. Pemerintahan saat ini tidak lagi gencar mengambil kekayaan alam seperti tambang dan kayu, yang justru merugikan negara sendiri. JK mencontohkan, langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal asing yang mengambil ikan di Indonesia dan larangan ekspor mineral mentah (ore).

Selain itu, dia juga mengaku pemerintah telah banyak membantu pengusaha dalam menyediakan infrastruktur dan mempercepat proses perizinan. Kebijakan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk dialihkan ke infrastruktur, merupakan langkah yang penting diambil di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Anggaran untuk pembangunan infrastruktur terus menyusut, dari 20 persen menjadi 10 persen dari APBN. 

Upaya lain untuk memperbesar anggaran dilakukan dengan menghemat pengeluaran negara, seperti mengurangi penyewaan hotel untuk acara pemerintah. Dia mengatakan, anggaran infrastruktur akan naik dua kali lipat di 2015. Salah satu infrastruktur yang akan dibangun yakni listrik kapasitas 35.000 megawatt, yang selama ini dibutuhkan pengusaha.

JK beranggapan bahwa tidak ada bangsa yang maju tanpa pengusaha yang baik. Sebenarnya Indonesia berkali-kali memiliki kesempatan untuk maju, tapi yang terjadi malah memberikan dampak negatif bagi negara sendiri.

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan, lembaganya mendukung pemerintah mengalihkan subsidi ke infrastruktur. Karena dia menyadari, ruang fiskal masih akan sempit hingga dua tahun kedepan. Tanpa langkah ini, akan sulit bagi pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur. "Kadin dukung pengalihan subsidi BBM yang lebih produktif terutama petani dan nelayan miskin," kata Bambang.