Sri Mulyani Siapkan Empat Program Baru Covid-19 Senilai Rp 126,2 T
Pemerintah menambah empat program baru penanganan Covid-19 senilai Rp 126,2 triliun. Anggaran program ini bagian dari dana pembiayaan pandemi corona yang sudah dialokasikan sebesar Rp 695,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan usulan tersebut dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Program tersebut akan memakan anggaran dari pos cadangan anggaran pembiayaan Covid-19 yang selama ini sudah ada namun belum terpakai. "Sehingga kami bisa mengalihkan ke program baru yang bisa dimanfaatkan masyarakat dan dunia usaha," kata Sri Mulyani dalam konferensi virtual, Senin (10/8).
Program baru tersebut terdiri dari pertama, pemanfaatan biaya penanganan Covid-19 di bidang kesehatan Rp 23,3 triliun yang terdiri dari perpanjangan insentif tenaga kesehatan sampai Desember 2020, perluasan insentif non-tenaga kesehatan sampai Desember 2020, dan pemberian "penghargaan" bagi tenaga kesehatan dan non-kesehatan. "Semacam gaji ke-13 atau tambahan reward kepada mereka," kata Sri.
Usulan untuk mendukung rumah sakit penanganan pasien Covid-19. Usulan tersebut melalui percepatan pengadaan alat kesehatan dan klaim biaya perawatan. Kemudian, ada pula usulan sosialisasi dan upaya perubahan perilaku penggunaan masker, social distancing, hingga kebiasaan cuci tangan yang masif. Lalu, akan ada tambahan khusus pengadaan awal vaksin.
Kedua, tambahan dana untuk program perlindungan sosial senilai Rp 18,7 triliun. Dana itu akan digunakan untuk program bantuan pangan atau logistik kepada kelompok berpendapatan menengah hingga perpanjangan diskon tarif listrik.
Meski masih berupa usulan, ada beberapa program yang telah tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA). Misalnya, bantuan pelaksanaan protokol kesehatan dan pembelajaran daring senilai Rp 2,6 triliun, bantuan beras untuk penerima program keluarga harapan senilai Rp 4,6 triliun, dan bantuan Rp 500 ribu untuk 9 juta penerima kartu sembako senilai Rp 4,6 triliun.
Ketiga, usulan pemanfaatan program sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Rp 81,1 triliun. Usulan ini terdiri dari bantuan produktif untuk usaha kecil dengan nominal bantuan Rp 2,4 juta per penerima. Sri Mulyani menjelaskan bantuan tersebut ditargetkan untuk 9 hingga 12 juta orang penerima. "Ini akan disalurkan pada Agustus 2020," ujarnya.
Selain itu, bantuan tenaga kerja terdampak pandemi sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan yang diberikan kepada para pekerja aktif dan terdaftar pada BP Jamsostek dengan kriteria gaji di bawah Rp 5 juta.
Di sisi lain, terdapat usulan berbagai program pendukung ketahanan pangan dan pengembangan investasi. Kemudian, usulan program Bangga Buatan Indonesia untuk mendukung UMKM dalam negeri dengan pemberian cashback bagi konsumen.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menjelaskan pihaknya akan mengoptimalkan pos cadangan perluasan yang selama ini sudah ada namun belum terpakai. "Sehingga kemungkinan kami bisa mengalihkan ke program baru yang bisa dimanfaatkan masyarakat dan dunia usaha," kata dia.
Keempat, ada usulan pemanfaatan program insentif usaha Rp 3,1 triliun. Tambahan usulan tersebut meliputi pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum bagi pelanggan dengan pemakaian energi listrik di bawah rekening minimum. Bahkan, ada juga usulan pembebasan biaya beban atau abonemen pelanggan sosial, bisnis, dan industri.
