SRI MULYANI: Berita Terkini Sri Mulyani - Kabar Hari Ini: Sri Mulyani Dorong Pemerataan Ekonomi di Pertemuan IMF-Grup Bank Dunia

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, UU HPP dapat menambah penerimaan perpajakan Rp 139,3 triliun tahun depan. Penambahannya diprediksi terus meningkat per tahun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan soal anggaran negara yang sudah dihabiskan untuk mendukung penyelenggaraan PON XX Papua.

Pemerintah saat ini telah menggunakan seluruh instrumen fiskal untuk mendanai proyek hijau berkelanjutan untuk mendorong transisi energi bersih. Salah satunya dengan menerbitkan obligasi hijau.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun depan akan didorong konsumsi rumah tangga, investasi, dan perdagangan internasional.

Dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR, RUU KUP berganti nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. RUU ini segera dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dana abadi pendidikan di bawah LPDP telah diperluas mencakup beasiswa pendidikan tinggi di dalam negeri hingga beasiswa riset terkait penelitian Covid-19.

Pembahasan penangguhan batas utang pemerintah AS yang hingga kini mandek berisiko memunculkan krisis baru karena berakibat pada penutupan pemerintahan hingga gagal bayar utang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mencadangkan anggaran Rp 9,2 triliun untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata pada tahun depan melalui belanja pemerintah pusat dan daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hingga empat kali pada tahun ini mencapai Rp 2,03 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kenaikan dana Pemda di bank terutama disebabkan oleh lambatnya realisasi belanja APBD.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, realisasi pembiayaan utang per Agustus 2021 yang mencapai Rp 550,6 triliun, turun 20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sri Mulyani mengatakan beberapa negara kini menghadapi masalah kenaikan inflasi di tengah upaya pemulihan ekonomi.

Sri Mulyani mengatakan, kasus Covid-19 yang terkendali mendorong aktivitas masyarakat

Sri Mulyani akan mengganti sistem administrasi perpajakan dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) menjadi Core Tax System.

Selain melakukan pemanggilan debitur, Satgas BLBI juga berencana melakukan penyitaan aset tanah. Totalnya mencapai 15,2 juta meter persegi.