Tantangan Lembaga Pengelola Investasi: Akuntabilitas hingga Politik
Lembaga Pengelola Investasi, Indonesia Investment Authority (INA) akan mengelola dana mencapai ratusan triliunan rupiah. Sovereign Wealth Fund ini dinilai akan menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks.
Ketua Komisi Tetap Kebijakan Strategis Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri Mohammed Ali Berawi mengatakan, ada tiga tantangan yang akan dihadapi INA. Pertama, tantangan politik. Jika LPI digunakan sebagai alat politik, pertumbuhan lembaga itu tidak akan berjalan dengan maksimal.
"Maka dari itu kepentingan LPI harus berfokus pada publik, bukan investor, politisi, maupun negara lain," ujar Ali dalam Diskusi Publik Virtual bertajuk "Peluang, Tantangan, dan Masa Depan Investasi di Indonesia pasca Pembentukan LPI", Rabu (31/3).
Kedua, akuntabilitas. Menurut dia, risiko penyalahgunaan dana LPI harus dapat diminimalisasi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yakni membangun sistem pertanggungjawaban yang pruden dan transparan.
Ketiga, mengelola investasi. Ali mengatakan, terdapat risiko kehilangan aset saat mengelola investasi. Oleh karena itu, kelayakan proyek harus ditingkatkan dengan pengambilan keputusan investasi yang matang.
Ali berharap LPI dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Lembaga ini diharapkan mampu mengharmonisasikan berbagai investasi dari dalam dan luar negeri.
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Misbakhun menilai tantangan berat lainnya yang akan dihadapi LPI yakni dari sisi aspek hukum. "Mau tidak mau harus diperkuat," kata Misbakhun dalam kesempatan yang sama.
Tantangan tersebut, menurut Misbakhun, dapat muncul lantaran belum ada aturan yang jelas mengenai pengelolaan aset negara oleh INA. Ia juga menyebut hingga kini belum ada ketentuan yang mengatur akuisisi saham perusahaan yang bekerja sama dengan LPI. Aturan terkait pengawasan lembaga ini, menurut dia, juga belum jelas.
Misbakun mengatakan, lembaga tersebut akan diaudit oleh akuntan publik. Namun, menurut dia, hal ini sebenarnya tak lazim karena modal utama INA berasal dari suntikan negara. "LPI ini tidak diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan," ujar dia.
Misbakhun pun menyarankan agar terdapat pengawasan khusus untuk LPI. "Jangan sampai kasus Asabri atau Jiwasraya terulang lagi," katanya.
Sementara itu, Anggota III BPK Achsanul Qosasi pada akhir tahun lalu memastikan LPI akan diaudit oleh timnya meski modalnya menjadi kekayaan negara dipisahkan. Apalagi, modal awal LPI juga berasal dari APBN.
"Ini menjadi lembaga negara di bawah presiden," kata Achsanul kepada Katadata.co.id, Kamis (17/12).
Dia pun berharap LPI bisa membantu negara dalam pengumpulan dana investasi. Indonesia hingga kini belum mempunyai perusahaan investasi yang tangguh.
Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) pekan lalu mengumumkan akan mengucurkan US$ 10 miliar atau sekitar Rp 140 triliun ke dalam Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia. Saat ini, jajaran direksi LPI sedang menyiapkan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam transaksi pertama lembaga itu.
Staf Khusus Menteri Keuangan Masyita Crystallin mengatakan bahwa terdapat dua jenis investasi yang dikembangkan INA. "Keduanya yaitu melalui master fund maupun thematic fund," kata Masyita kepada Katadata.co.id, Senin (29/3).
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga sebelumnya menyebutkan, sudah ada komitmen dari US DFC hingga US$ 2 miliar, JBIC berpotensi hingga US$ 4 miliar, dan ADIA untuk master fund. Sementara, beberapa investor sudah tertarik untuk bergabung pada thematic fund yang rencananya dibuat dengan bidang jalan tol.
Potensi investasi datang dari CDPQ Kanada hingga US$ 2 miliar dan APG Belada senilai US$ 1,5 miliar. Selain itu, GIC Singapura masih mengikuti diskusi yang berkembang, sedangkan Macquired menawarkan sebagai pengelola dana dan berkontribusi US$ 300 juta.
