Sri Mulyani Respons Penilaian Fitch soal Dampak LPI ke Utang BUMN
Fitch Ratings menilai, kehadiran Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority belum mampu menurunkan utang badan usaha milik negara dalam jangka pendek. Lembaga pemeringkat global ini beralasan modal LPI relatif kecil dibanding skala utang seluruh BUMN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penilaian tersebut wajar mengingat LPI baru berusia satu bulan. Lembaga itu juga baru menerima suntikan modal negara pada awal Januari 2021. Jajaran direksi LPI saat ini masih menyiapkan proses transaksi pertama. "Sehingga dalam hal ini agak terlalu dini untuk berkomentar," ujar Sri Mulyani yang juga menjabat sebagi ketua dewan pengawas LPI dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Maret 2021, Selasa (23/3).
Ia akan melihat langkah-langkah lanjutan yang akan dilakukan INA dalam satu tahun ke depan, termasuk pencapaian target dan yang berkaitan dengan kemampuan menarik dana dari luar negeri. Kemampuan tersebut diharapkan mendorong investasi di Indonesia. "Tentunya investasi yang dilakukan bisa melalui BUMN maupun non-BUMN," katanya.
Direktur Korporasi PT Fitch Ratings Indonesia Olly Prayudi mengatakan, modal INA cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan skala utang BUMN yang bergerak di sektor strategis seperti konstruksi, jalan tol, minyak, dan gas. "Misalnya, total utang perusahaan konstruksi milik negara Indonesia lebih dari Rp 170 triliun per akhir September 2020 dan utang PT Pertamina sekitar Rp 300 triliun per akhir Juni 2020," kata Olly dalam keterangan resminya, Senin (22/3).
Pemerintah membentuk INA dengan tujuan mendatangkan investasi dari luar negeri. Modal dasarnya terdiri dari suntikan dana awal sebesar Rp 15 triliun, dan terdapat rencana penambahan Rp 60 triliun aset pada akhir tahun 2021 dalam bentuk kas, aset negara, piutang pemerintah, dan saham BUMN atau perseroan terbatas.
