Pencairan Dana PEN Baru 31%, Airlangga Pantau Kendalanya
Realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai Rp 219,65 triliun atau 31,4% dari alokasi Rp 699,43 triliun per 11 Juni 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan terus mendorong penyerapan dana PEN tersebut.
"Pemerintah terus memonitor kendala-kendala yang muncul sehingga diharapkan realisasi dapat terus di akselerasi," ujar Airlangga dalam Webinar Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi Covid-19, Selasa (15/6).
Ia pun merinci realisasi anggaran tersebut yakni meliputi bidang kesehatan Rp 35,41 triliun, perlindungan sosial Rp 64,04 triliun, program prioritas Rp 37,1 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp 41,73 triliun, dan insentif usaha Rp 41,73 triliun.
Realisasi pos kesehatan telah mencapai 20,5% dari alokasi Rp 172,84 triliun. Capaian tersebut terdiri dari program diagnostik Rp 240 miliar, therapeutic Rp 15,89 triliun, vaksinasi Rp 8,42 triliun, penelitian dan komunikasi Rp 500 juta, dan BNPB Rp 660 miliar. Kemudian, terdapat bantuan iuran JKN Rp 260 miliar, insentif perpajakan kesehatan Rp 3,09 triliun, serta penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp 6,83 triliun.
Perlindungan sosial telah menyerap 43,2% dari pagu Rp 148,27 triliun. Bantuan tersebut terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 13,96 triliun, Kartu Sembako Rp 17,3 triliun, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp 11,94 triliun. Lalu, untuk Kartu Pra Kerja Rp 9,85 triliun, diskon listrik Rp 4,74 triliun, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Rp 3,91 triliun, dan subsidi kuota Rp 2,33 triliun.
Sementara, penyerapan program prioritInfrastrukturas telah mencapai 29% dari anggaran Rp 127,85 triliun. Capaian tersebut meliputi program padat karya K/L Rp 10,9 triliun, pariwisata Rp 1,27 triliun, dan ketahanan pangan Rp 11,3 triliun. Ada pula pengembangan teknologi Rp 3,09 triliun, kawasan industri Rp 530 miliar, fasilitas pinjaman daerah Rp 10 triliun, dan program prioritas lainnya Rp 100 miliar.
Realisasi dukungan UMKM telah mencapai 21,5% dari pagu Rp 193,74 triliun yang terdiri atas Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Rp 11,76 triliun, Imbal Jasa Penjaminan (IJP) UMKM dan korporasi Rp 1,02 triliun, serta penempatan dana untuk restrukturisasi kredit perbankan Rp 28,95 triliun.
Terakhir, terdapat pula pos insentif usaha yang telah .
Kemudian, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) PPNmenyerap anggaran 72,9% dari Rp 56,73 triliun. Capain itu meliputi pembebasan pajak penghasilan (PPh) 21 Rp 1,3 triliun oleh 90,2 ribu wajib pajak (WP), pembebasan PPh Final UMKM Rp 310 miliar oleh 127 ribu WP, serta pembebasan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor Rp 200 miliar kepada lima WP Perumahan Rp 660 miliar kepada 424 WP, pengurangan angsuran PPh 25 Rp 15,39 triliun untuk 68,9 ribu WP, pengembalian pendahuluan PPN Rp 7,25 triliun oleh 1,4 ribu WP, serta penurunan tarif PPh Badan Rp 6,84 triliun.
"PEN terus memberi stimulus fiskal kepada sektor yang memiliki dampak berganda," ujar Airlangga.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna berpendapat bahwa kompleksitas penanganan Covid-19 menimbulkan risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko keuangan, dan risiko operasional. "Risiko kecuranagan dan integritas yang selalu meningkat pada masa krisis perlu dimitigasi sejak awal dan selalu meninggalkan masalah hukum di kemudian hari," kata Agung dalam kesempatan yang sama.
Maka dari itu, menurut dia, dilakukan pemeriksaan keuangan atas dana penanganan Covid-19, yakni PEN bersama dengan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil pemeriksaan tersebut diharapkan bisa menjadi dasar pengambilan keputusan yang baik dalam menyiapkan pilihan kebijakan PEN ke depan.
Sebelumnya, BPK menemukan sejumlah permasalahan terkait program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) 2020. Hasil pemeriksaan terhadap 241 objek, sebagian temuan masalah terkait dengan data.
Permasalahan yang ditemukan BPK antara lain, Kementerian Keuangan belum mengidentifikasi dan mengodifikasi secara menyeluruh program serta alokasi pagu PC-PEN dalam APBN 2020. Selain itu, penyusunan program dan perubahan program PC-PEN belum sepenuhnya didukung dengan data atau perhitungan yang andal.
