Sri Mulyani Jalankan 6 Strategi Dongkrak Kontribusi Ekonomi Syariah
Pemerintah mendorong ekonomi dan keuangan syariah memberikan sumbangan lebih besar terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, terdapat enam strategi yang saat ini tengah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut.
Pertama, mengembangkan instrumen surat berharga syariah negara (SBSN) alias sukuk. Sri Mulyani mengatakan, pemerintah Indonesia saat ini sudah dikenal sebagai salah satu penerbit surat utang syariah terbesar di dunia. Sementara dari dalam negeri, pengembangan sukuk telah dilakukan dengan menerbitkan obligasi syariah seri ritel yang jumlah investornya diklaim semakin meningkat.
"Kami mengidentifikasi investor terutama milenial yang menjadi investor pemula untuk sukuk. Ini tentu sangat penting untuk memoerdalam sukuk dan pasar keuangan syariah di Indonesia," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers usai Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Selasa (30/11).
Kedua, dukungan kebijakan fiskal. Sri Mulyani mengatakan, hal ini antara lain dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 57 tahun 2021. Melalui beleid ini, serifikasi halal untuk produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) digratiskan atau berlaku tarif 0%.
Ia mengatakan, keputusan ini memberikan konsekuensi tambahan anggaran negara kepada Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH). BLU yang berada di bawah naungan Kementerian Agama ini akan membantu pelaku usaha untuk melakukan self declare halal dari produk mereka.
Ketiga, optimalissasi dari berbagai dukungan yang sudah ada terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Adapun penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor ultra mikro sudah mencapai Rp 7 triliun, beberapa dari mereka juga menjajakan produk syariah.
