ASEAN Sepakat Bentuk Jejaring Desa
Para pemimpin negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sepakat untuk membentuk Jejaring Desa ASEAN (ASEAN Village Network). Salah satunya untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Deveopment Goals (SDGs).
“Kami menghargai Rencana Induk ASEAN tentang Pembangunan Pedesaan (ASEAN Master Plan on Rural Development) yang bertujuan untuk memberikan kerangka panduan yang kohesif bagi pembangunan pedesaan ASEAN,” kata para pemimpin ASEAN dalam pernyataan bersama, Rabu (10/5).
Rencana Induk tersebut mencakup, agenda pengentasan kemiskinan yang dibentuk oleh Visi Komunitas ASEAN 2025 dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Para pemimpin ASEAN juga mengakui perlunya mempromosikan pembangunan pedesaan untuk mempercepat pencapaian Visi Komunitas ASEAN 2025 dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.
Pembentukan Jaringan Desa ASEAN memiliki sejumlah tujuan, yakni:
- Menyediakan platform inklusif untuk partisipasi seluruh masyarakat sehingga suara mereka didengar dan dapat berkontribusi dan memperoleh manfaat dari pembangunan.
- Memfasilitasi kolaborasi dan kerjasama antar desa untuk memungkinkan desa-desa di kawasan ASEAN mempercepat transformasinya.
- Menjadi platform untuk negara-negara ASEAN saling bertukar strategi guna meningkatkan infrastruktur digital, meningkatkan penggunaan digital, meningkatkan keterampilan dan inklusi digital serta mempromosikan inovasi digital di daerah pedesaan.
- Memfasilitasi akses produk desa yang lebih baik dan lebih luas sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi produk desa untuk menembus pasar regional dan internasional.
- Menjajaki kerja sama dengan mitra-mitra di luar ASEAN dan pihak-pihak swasta untuk mendukung keberlanjutan Jaringan Desa ASEAN; dan keenam, untuk memperkuat identitas ASEAN di kalangan masyarakat desa.
Pernyataan bersama para pemimpin ASEAn juga mengamanatkan dilakukannya pertemuan menteri ASEAN di bidang pembangunan pedesaan dan pemberantasan kemiskinan (AMMRDPE) dengan dukungan pertemuan pejabat senior ASEAN tentang pembangunan pedesaan dan pemberantasan lemiskinan (SOMRDPE) dan badan kementerian sektoral ASEAN terkait lainnya bertugas memobilisasi sumber daya untuk pelaksanaan rencana induk ASEAN tentang Pembangunan Pedesaan sesuai dengan hukum nasional, kebijakan dan peraturan negara-negara anggota ASEAN.
ASEAN mencatat kemajuan signifikan yang dibuat oleh negara-negara anggotanya dalam mencapai visi ASEAN 2025, termasuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN yang melibatkan dan memberi manfaat bagi masyarakat serta bersifat inklusif, berkelanjutan, tangguh dan dinamis. Ini sebagaimana tujuan dibentuknya ASEAn untuk meningkatkan ketahanan kawasan, memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan masyarakat ASEAN untuk penguatan Komunitas ASEAN.
Untuk kelima kalinya, Indonesia didapuk menjadi Keketuaan ASEAN. Situasi dunia tahun ini yang belum kondusif tentu menjadi tantangan tersendiri dalam mengemban amanah tersebut. Persaingan kekuatan besar dunia yang meruncing mesti dikelola dengan baik agar konflik terbuka dan perang baru tidak muncul, terutama di Asia Tenggara.
Keketuaan Indonesia juga diharapkan menjadi pintu bagi ASEAN untuk berperan aktif dalam perdamaian dan kemakmuran di kawasan melalui masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk itu, Indonesia hendak memperkuat pemulihan ekonomi dan menjadikan Asia Tenggara sebagai mesin pertumbuhan dunia yang berkelanjutan.
Simak selengkapnya di https://katadata.co.id/asean-summit-2023 untuk mengetahui setiap perkembangan dan berbagai infomasi lebih lengkap mengenai KTT Asean 2023.
#KatadataAseanSummit2023 #KalauBicaraPakaiData
