Profil Perry Warjiyo, Gubernur BI Dua Periode yang Dilantik Hari Ini
Mahkamah Agung melantik Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk kembali manjabat pada periode ke-2. Perry merupakan satu-satunya gubernur BI yang menjabat untuk periode kedua sejak era reformasi.
Sejarah mencatat, jarang ada gubernur bank sentral yang menjabat dua periode. Selama 69 tahun Bank Indonesia berdiri, baru ada dua gubernur yang menjabat hingga dua periode. Pertama, Radius Prawiro dari rentang 1966 hingga 1973. Kedua, Rachmat Saleh yang menjabat dari 1973 hingga 1983. Keduanya menjabat sebelum era reformasi.
Perry adalah pejabat karier di Bank Indonesia. Pria yang akan menginjak usia 64 tahun pada 25 Februari ini adalah alumni Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada pada 1982. Pendidikan masternya ditempuh di Iowa State University pada 1989 dan dua tahun kemudian berhasil menyandang gelar doktor.
Kariernya di bank sentral mulai pada 1984. Dalam laman resmi Bank Indonesia, Perry pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia. Ia pun naik jabatan sebagai Asisten Gubernur BI untuk kebijakan moneter.
Selain BI, lelaki asal Sukoharjo ini pernah mempunyai posisi vital di Dana Moneter Internasional (IMF) selama dua tahun. Ia ketika itu menjabat sebagai direktur eksekutif mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam Southeast Asia Voting Group. Ia baru kembali ke Tanah Air pada 2009.
Sejak itu, Perry dicalonkan empat kali untuk menjadi deputi gubernur bank sentral. Namun, ia terus-menerus gagal saat mengikuti fit and proper test di DPR. Perry akhirnya lolos dan terpilih sebagai deputi gubernur BI pada akhir 2013.
Kemenangan tersebut ia raih secara aklamasi, mengalahkan Hendar yang saat itu menjabat sebagai direktur eksekutif departemen pengelolaan moneter BI.
Perry kemudian ditunjuk sebagai orang nomer satu di BI pada 16 April 2018, menggantikan Agus Martowardojo yang habis masa jabatannya.
Terobosan dilakukan Perry dalam satu tahun masa jabatannya. Tepat pada hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2019, BI meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard alias QRIS. Cukup dengan satu kode, masyarakat Indonesia bisa melakukan pembayaran yang terintegrasi dengan berbagai bank dan dompet digital.
Bank sentral meluncurkan Bank Indonesia Fast Payment alias BI-FAST pada akhir 2021. Layanan ini terintegrasi dengan transaksi keuangan di m-banking atau internet banking. Dengan BI-Fast, nasabah bisa melakukan transfer antar bank secara online dengan biaya administrasi Rp 2.500. Transaksi bisa dilakukan 24 jam untuk berbagai jenis dan kanal pembayaran.
Kini, Perry memiliki mimpi besar lainnya di periode kedua memimpin bank sentral. Ia ingin mempermudah transaksi pembayaran lintas negara, terutama di ASEAN. Mimpi Perry adalah membuat pembayaran lintas ASEAN semudah menyentuh ponsel.
"Bisakah kita melakukan itu? Itu adalah contoh konektivitas lintas batas atau crossborder connectivity. Transaksi finansial dan ekonomi lintas batas segera hanya sebatas sentuhan smartphone saja," ujar Perry dalam High Level Seminar (HLS) From ASEAN to The World Payment System in Digital Era di Nusa Dua, Bali, Jumat (31/3).
Kemudahan transaksi lintas negara sudah dibuktikan melalui kerja sama Indonesia dan Thailand sudah terwujud menggunakan kode QR. Wisatawan Indonesia yang ingin berbelanja di Thailand dapat membayar menggunakan tabungannya di bank dalam rupiah menggunakan QRIS. Pembayaran akan langsung dikonversi dari baht ke rupiah. Pengguna pun dapat melihat kurs yang digunakan saat akan melakukan transaksi.
Perry mengatakan, transaksi pembayaran lintas negara telah dimulai Indonesia dengan Thailand menggunakan kode QR. Indonesia dan empat negara ASEAN lainnya, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina juga telah meneken kerja sama transaksi pembayaran lintas batas dalam di sela-sela KTT G20 di Bali pada November 2022. Kerja sama kemudahan transaksi pembayaran antara lima negara ASEAN terbesar ini mencakup lima area, yakni kode QR, fast payment, data, RTGS, dan transaksi mata uang lokal.
"ASEAN akan memimpin dan menjadi contoh bagaimana membangun konektivitas sistem pembayaran lintas negara untuk mendorong pemulihan ekonomi dan inklusi keuangan," ujar Perry dalam High Level Seminar Form ASEAN to The World Payment System in Digital Era di Nusa Dua, Bali, Selasa (28/3).
