RI Masuk Negara Menengah Atas, Bagaimana Kesejahteraan Warganya?
Indonesia kembali masuk dalam negara kelompok negara berpendapatan menengah atas berdasarkan kategori terbaru Bank Dunia, setara dengan Rusia, Brasil, dan Cina. Rata-rata pendapatan nasional per kapita Indonesia mencapai US$ 4.580 atau setara Rp 68 juta pada 2022, naik dibandingkan tahun sebelumnya US$ 4.140.
Indonesia masuk ke dalam kelompok negara menengah atas bersama 52 negara lainnya. Meski demikian, pendapatan nasional per kapita Indonesia pada 2022 berada di posisi ke-128 dari 196 negara yang didata Bank Dunia berdasarkan perhitungan metode Atlas. Pendapatan per kapita Indonesia juga masih kalah jauh dibandingkan Cina yang masuk dalam kelompok yang sama tetapi mendekati batas atas US$ 12.850.
Namun, bagaimana kesejahteraan masyarakatnya?
Bank Dunia memiliki dua perhitungan dalam menghitung pendapatan nasional per kapita, yakni menggunakan metode athlas dan metode paritas daya beli atau purchashing power parity. Kategorisasi negara berdasarkan pendapatan menggunakan metode athlas.
Metode Atlas menggunakan perhitungan kurs secara khusus, yakni rata-rata nilai tukar suatu negara untuk tahun itu dan nilai tukarnya untuk dua tahun sebelumnya, disesuaikan dengan perbedaan antara tingkat inflasi di negara tersebut dan inflasi internasional. Ini bertujuan untuk mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar dalam perbandingan pendapatan nasional lintas negara.
Sementara Metode PPP digunakan untuk membandingkan produktivitas serta standar hidup antar negara. Dasar konsep PPP adalah bahwa perbandingan nilai suatu mata uang ditentukan oleh daya beli uang tersebut terhadap barang dan jasa di masing-masing negara. Adapun berdasarkan PPP, Indonesia menempati peringkat ke-104 dengan pendapatan nasional bruto per kapita US$ 14.250.
Adapun meski masuk kelompok negara menengah atas, masih terdapat sebagian penduduk yang belum hidup sejahtera. Pemerintah bahkan mencatat, masih ada 5,6 juta penduduk yang berada dalam kelompok miskin ekstrem. Bank Dunia mengkategorikan penduduk miskin esktrem jika memiliki pendapatan kurang dari US$1,9/hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP). Batas atas kemiskinan ekstrem tersebut kira-kira setara dengan Rp27.128/hari (kurs Rp 14.278 per US$).
Meski demikian, Presiden Joko Widodo menargetkan kemiskinan ekstrem dapat dihapus pada akhir masa pemerintahannya tahun depan. Ada beberapa strategi yang disiapkan pemerintah, yakni:
- Pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan Memperbaiki ketepatan sasaran desil 1 Meningkatkan indeks program keluarga harapan Optimalisasi bantuan langsung tunai atau BLT desa
- Peningkatan pendapatan rumah tangga miskin dan rentan Tambahan proyek pada karya Kementerian/Lembaga
- Optimalisasi padat karya tunai desa Peningkatan akses infrastruktur dasar Sanitasi, air minum, puskesmas Menurut Sri Mulyani, angka kemiskinan ekstrem diharapkan menurun cukup signifikan pada tahun ini dari 2,04% pada 2022 menjadi 1,04%. Hal ini akan sejalan dengan alokasi anggaran perlindungan sosial yang meningkat pada tahun ini sebesar Rp 461,6 triliun menjadi Rp 476 triliun
Di sisi lain, Indonesia mencatat total penduduk miskin hingga data terakhir yang dirilis BPS pada September 2022 mencapai 26,36 juta atau 9,57% dari total penduduk Indonesia. Penduduk kategori miskin merupakan mereka yang pengeluaran bulanannya di bawah garis kemiskinan (GK). Untuk besaran GK pada September sebesar Rp 535.547 atau kenaikan 5,95% dibandingkan Maret 2022.
BPS mencatat, kenaikan besaran garis kemiskinan terjadi seiring dengan kenaikan sejumlah komoditas pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin. Kenaikan tersebut dipicu salah satunya oleh kenaikan harga BBM. Adapun pemerintah juga menargetkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan pada tahun depan ke level 7%.
Di sisi lain, tingkat ketimpangan pengeluaran antara masyarakat kaya dan miskin semakin menyempit. Hal ini tercermin dari angka gini rasio pada September 2022 yang turun 0,003 poin dari enam bulan sebelumnya tetapi tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,381. Nilai rasio gini berada di antara 0-1. Angka mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin besar.
Perbaikan gini rasio terutama terlihat di pedesaan. Nilai rasio gini di pedesaan 0,313 poin, turun 0,001 poin dibandingkan periode Maret 2022 dan September 2021. "Dibandingkan series sebelumnya, ketimpangan di pedesan sudah pulih di bawah level sebelum pandemi, sebesar 0,315 pada September 2019," kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers secara daring, awal tahun ini.
Kesejahteraan masyarakat juga terkait dengan harga barang dan jasa. Terkait hal tersebut, kondisi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan banyak negara lain, terutama negara maju. Inflasi tahunan Indonesia pada Juni 2023 bahkan sudah kembali ke target BI yakni di bawah 4%. Inflasi sempat melonjak pada tahun lalu akibat kenaikan harga BBM, tetapi harga barang dan jasa dapat kembali normal relatif lebih cepat dibandingkan banyak negara lain.
