Pemerintah Akan Atur Pajak Bioskop hingga Perizinan Industri Film RI
Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru untuk mengembangkan industri film nasional. Salah satunya, dengan menetapkan standarisasi pajak film yang berlaku sama di setiap daerah.
"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) ad interim Erick Thohir melalui akun Instagram resminya, Senin (27/11).
Selain itu, pemerintah juga berencana menaruh seluruh pungutan pajak bioskop pada satu pendanaan (fund) khusus untuk film nasional. Dengan begitu, seluruh pungutan pajak hingga harga karcis bioskop bisa sama di semua daerah.
"Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," sambung Erick.
Untuk merealisasikan hal itu, diperlukan payung hukum yang jelas. Erick menyebut, harus ada aturan melalui peraturan presiden (perpres) yang bisa memayungi seluruh ekosistem perfilman tanah air, termasuk dari segi perpajakan, perizinan, hingga pendanaan.
"Sehingga juga kita ada titik akhirnya bagaimana proses dari keuangan itu sendiri mesti clear and clean," kata dia.
Erick merinci tiga masalah utama di industri perfilman, pembiayaan, pemasaran dan perizinan. Oleh sebab itu, peran serta Perusahaan Film Negara (PFN) dibutuhkan untuk membantu para pembuat film mencari investor potensial.
"Sementara untuk perizinan, saya bersama kementerian dan lembaga lain akan berkoordinasi untuk memangkas regulasi agar produksi film bisa lebih efisien," tulis Erick.
Pria yang merangkap sebagai Ketua Umum PSSI ini menilai terobosan dalam perizinan tersebut akan memberikan dampak besar dalam perkembangan industri film nasional.
"Saat ini, jumlah film yang tayang di bioskop didominasi film nasional, yakni 64%. Angka ini harus kita jaga kuantitas dan kualitasnya, agar film nasional tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri," pungkasnya.
