Anies Kritik Program Daerah Tak Pernah Dibahas Bersama Pusat

3 Februari 2024, 09:33

ANTARA FOTO/Andri Saputra/foc.

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyapa pendukungnya saat menghadiri kampanye akbar di Kota Ternate, Maluku Utara, Jumat (26/4/2024). Anies mengajak ribuan pendukungnya untuk memilih paslon nomor urut 1 pada tanggal 14 Februari 2024 serta melakukan gerakan perubahan dengan mewujudkan Indonesia adil dan makmur dengan menargetkan menang di Maluku Utara pada Pilpres 2024.

Ringkasan

Anies Baswedan menyampaikan bahwa program-program daerah tidak pernah dibahas atau diselesaikan bersama dengan pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat hanya memeriksa anggaran daerah sesuai dengan aturan.
Postur anggaran daerah dan pusat tidak seimbang, dan rencana pembangunan daerah sering kali tidak sinkron dengan rencana pusat.
Proses penetapan APBD tidak melibatkan pembahasan mengenai masalah-masalah daerah dengan pemerintah pusat, sehingga anggaran yang ditetapkan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.

! Ringkasan ini dihasilkan dengan menggunakan AI

Calon presiden nomor urur 1 Anies Baswedan menceritakan pengalamannya saat memimpin DKI Jakarta saat sarasehan DPD RI bersama calon presiden 2024 pada Jumat (2/2). Menurut dia, program daerah tak pernah dibahas dan diselesaikan bersama-sama pemerintah pusat.

"Kami merasakan betul bahwa apa yang menjadi kebutuhan daerah, program di daerah itu tidak pernah bersama-sama diselesaikan dan dibahas. Pemerintah pusat yang ada hanya menelisik anggaran sesuai dengan aturan Kemendagri atau tidak," kata Anies saat menjawab salah satu pertanyaan saat menghadiri acara Sarasehan DPD RI Bersama Calon Presiden 2024, Jumat (2/2).

Anies mengatakan, postur anggaran daerah dengan pusat tak berimbang. Postur anggaran menjadi tolok ukur prioritas program. Di sisi lain, menurutnya, ada ketidaksinkronan antara rencana yang dicanangkan pemerintah daerah dan pusat.

"Problem utamanya adalah kepada program pembangunan daerah yang disusun tidak sinkron dengan apa yang mau dikerjakan pusat dan yang tadi, tidak ada kesepakatan," katanya.

Anies menggambarkan saat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD yang sudah masuk dan diketok di pleno DPRD akan dikirim ke Kemendagri, setelah itu disesuaikan dengan ketentuan. Namun demikian, tak ada pembahasan terkait masalah yang dihadapi daerah dengan pemerintah pusat dalam membahas rancangan APBD.

"Karena kalau tidak nanti kita terjebak angka presentase seperti undang-undang soal pendidikan, dikunci kita di 20% posturnya ditetapkan tapi isinya tidak dibahas dengan serius," katanya.

Rekomendasi Produk