Sri Mulyani: Pemikiran Kartini Bisa Jadi Kunci Menuju Ekonomi Inklusif
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemikiran-pemikiran Raden Ajeng Kartini dapat menjadi landasan untuk bergerak menuju perekonomian inklusif.
“Saya harap Anda dapat menembus batas seperti Kartini. Kalau itu dilakukan, maka ekonomi inklusif otomatis terjadi,” kata Sri Mulyani dalam seminar ‘Kartini Menembus Batas, Menuju Ekonomi Inklusif’ dikutip dari Antara, Kamis (25/4).
Dia menceritakan, bagaimana Kartini berupaya menembus batas-batas yang ada, mulai dari pembatasan dalam berpikir hingga pembatasan norma sosial. Untuk itu, ia meminta agar prinsip Kartini itu dapat diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi zaman.
“Kita harus mendefinisikan batas itu dalam banyak cara. Tidak hanya menerima kodrat sebagai pembatasan. Mental block itu kadang dibuat sendiri atau diciptakan oleh lingkungan, sehingga kita tidak mampu atau tidak mau maju melihat kesempatan,” ujar Sri Mulyani.
Dia juga berpesan kepada jajaran Kementerian Keuangan untuk mempercayai secara penuh cita-cita Kartini.
Kemenkeu Beri Kesempatan Kepada Perempuan
Kementerian Keuangan memiliki berbagai alat keuangan negara yang bisa memberikan afirmasi dan kesempatan kepada perempuan.
Misalnya, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta pajak yang berpihak kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kedua instrumen ini bisa meringankan beban perempuan yang harus menghidupi ekonomi rumah tangganya.
Di samping itu, juga ada beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang bisa membantu perempuan meneruskan pendidikan mereka. Saat ini, proporsi perempuan penerima beasiswa LPDP mencapai 57% dari total seluruh penerima.
“Kita tidak mendiskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Kita melihat dari segi pencapaian akademik, wawancara, dan tujuan studi mereka. Maka, 57 persen perempuan bisa mendapatkan kesempatan melalui batasan mereka untuk meneruskan pendidikan, seperti yang diimpikan oleh Kartini,” kata dia.
Bendahara Negara ini juga menggarisbawahi bahwa Kementerian Keuangan harus membuat rakyat merasakan kehadiran negara. “Kalau mereka merasakan kehadiran negara, berarti Anda ikut menyelesaikan masalah perempuan,” katanya.
