Kabinet Prabowo Dinilai Hanya untuk Balas Budi Politik dan Tidak Inklusif

Jelang tiga hari pelantikan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan untuk mengisi posisi strategis dalam pemerintahannya. Langkah ini dianggap krusial untuk menentukan arah kebijakan dan jalannya pemerintahan dalam lima tahun ke depan. 

Dari ratusan nama yang muncul dalam daftar calon jajaran kabinet Prabowo, lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai pengisian jajaran kabinet sarat dengan kepentingan balas budi politik. Dari nama yang bermunculan, Prabowo terlihat hanya memprioritaskan aktor-aktor sentral dalam Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran. 

“Setidaknya terdapat 30 kandidat yang tercatat aktif dalam TKN mulai dari posisi pengarah, penasihat, ketua, sekretaris, bendahara, dewan pakar, hingga koordinator relawan kampanye,” kata peneliti Celios Galau D Muhammad di Jakarta, Kamis (17/10). 

Secara akumulatif, Galau juga menyebut 72% dari jumlah kandidat merupakan pendukung Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024. Kondisi ini menunjukkan bagi-bagi kursi kabinet memang diperuntukkan sebagai ajang balas budi politik.

Celios juga mencatat kabinet yang mengisi posisi strategis tersebut juga tidak inklusif. Sebab, hanya ada 10 kandidat perempuan atau 9,3% di antara 98 kandidat laki-laki yang mendominasi sekitar 90,7%.

Pembagian jabatan tersebut tidak hanya menimbulkan kekecewaan secara moral, tetapi juga berpotensi menciptakan pemborosan anggaran yang signifikan. “Semakin banyak wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara," ucapnya.

Termasuk dalam belanja tersebut adalah gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut Semua tanggungan tersebut semakin memperparah kerentanan fiskal akibat jatuh tempo hutang dan turunnya penerimaan pajak.

Pengawasan Publik ke Kabinet Prabowo

Dengan susunan itu, Celios berpendapat, pengawasan publik terhadap kabinet Prabowo harus diperketat. Direktur Kebijakan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar mengatakan hal itu perlu dilakukan dalam upaya meminimalisasi pemborosan anggaran dan pengingkaran meritokrasi dalam penunjukan pejabat strategis. 

“Tidak ada jalan lain selain memperkuat mekanisme pengawasan anggaran dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik,” kata Media. 

Media menjelaskan, penguatan fungsi lembaga-lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA) menjadi penjaga terakhir untuk memastikan akuntabilitas. BPK juga perlu diberikan wewenang lebih untuk mengaudit penggunaan anggaran kementerian dan lembaga, termasuk menindaklanjuti proses legal penegakan.

Selain itu, KPK dan MA juga berperan penting dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Khususnya  terhadap para pelanggar kebijakan anggaran dan pejabat yang menyalahgunakan wewenang. 

“Sinergi kuat antarlembaga ini akan menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Apabila lembaga-lembaga ini juga lemah, negara bisa kehilangan arah,” ujar Media. 

Analisis Celios menunjukkan mayoritas nama yang dipanggil mengisi kabinet berasal dari politisi dengan proporsi 55,6% atau 60 dari 108 kandidat. Proporsi profesional teknokrat hanya 15,7% atau 17 dari 108 calon. 

Kemudian disusul kalangan TNI/Polri 8,3%, pengusaha 7,4%, tokoh agama 4,6%, dan selebriti 2,8%. Sayangnya, hanya 5,6% yang berasal dari kalangan akademisi.

Di antara kandidat berlatar politisi tersebut, terdapat 45 kandidat yang terafiliasi partai. Gerindra menguasai kabinet dengan proporsi mencapai 26,7% atau 12 orang, disusul Golkar sekitar 24,4% atau 11 orang, serta Demokrat, PAN, dan PKB yang mendapat jatah seragam 8,9% atau empat orang.