celios

CELIOS menyebut tarif listrik PLTSa senilai US$ 0,20 per kWh masih terlalu mahal untuk PLN selaku off-taker utama.

CELIOS menyebut dampak perubahan iklim terhadap kesehatan seperti penyakit akibat panas ekstrem, gangguan pernapasan, penyakit yang ditularkan vektor seperti nyamuk pembawa malaria dan demam berdarah.

CELIOS menilai pasar karbon justru menciptakan ilusi solusi iklim sambil mempertahankan praktik-paktik industri yang merusak.

CELIOS menilai pembayaran utang ekologis dapat mendanai pemulihan ekonomi masyarakat, termasuk sektor perikanan, rempah, dan usaha kecil yang terdampak ekspansi industri berat.

Indoensia diperkirakan membutuhkan Rp1.500 triliun per tahun untuk bertransisi menuju ekonomi hijau.

CELIOS menyebut kerugian ekonomi yang muncul akibat keberadaan PLTU justru lebih besar dari kemampuan Indonesia melakukan pemensiunan dini PLTU.

Celios merilis laporan berjudul “Dengan Hormat, Pejabat Negara: Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang” yang menawarkan potensi pajak alternatif.

Lembaga riset Center of Economic and Law Studies menyurati Badan Statistik PBB yakni United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission untuk mengaudit data BPS.

CELIOS menilai perlu ada standar penilaian ESG untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi, khususnya dari perusahaan-perusahaan Cina di Indonesia agar mematuhi ketentuan pelindungan lingkungan.

Istilah Rojali menggambarkan fenomena yang sedang dihadapi masyarakat kelas menengah. Mereka menahan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pokok lain, serta investasi.

Melegalkan pengadaan B3m dari HTE artinya membuka akses lebih dalam ke kawasan hutan, atau dengan kata lain: deforestasi.

Presiden Prabowo Subianto memutuskan dalam waktu dekat akan meluncurkan operasional 80.133 Koperasi Desa Merah Putih.

CELIOS mengkritisi pendekatan BPS dalam mengukur angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, menyoroti peningkatan pekerja dengan upah di bawah UMR.

CELIOS menilai masih ada kelemahan mendasar dalam pendekatan pemerintah untuk mempercepat pensiun dini PLTU.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, mengatakan terdapat beberapa hal yang perlu ditinjau ulang dalam Permen ESDM no. 5 tahun 2025 terkait jual beli listrik EBT.