Program Makan Bergizi Gratis Butuh 30 Ribu Ahli Gizi yang Tersebar di Daerah
Buat ringkasan dengan AI
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis membutuhkan 30 ribu ahli gizi yang akan disebar di setiap satuan layanan untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan gizi di masing-masing daerah.
"Karakteristik setiap daerah berbeda, itu akan menjadi kewenangan ahli gizi di setiap daerah, minimal akan dibutuhkan 30 ribu ahli gizi untuk program ini," kata Dadan ditemui usai Simposium Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Senin (26/11).
BGN juga membentuk satuan layanan di 34 provinsi yang akan diisi oleh tiga pegawai BGN pusat, terdiri atas satu pejabat pembuat komitmen (PPK), satu ahli gizi, dan satu ahli keuangan.
Dadan mengemukakan, total target percobaan pertama untuk makan bergizi gratis mencapai 82,9 juta penerima manfaat yang diharapkan akan selesai paling lambat pada pertengahan 2025.
Mulai Berjalan Pada 2 Januari 2025
Rencananya, program ini mulai berjalan pada 2 Januari 2025, dan dilakukan secara bertahap di 930 titik dari Sabang hingga Merauke, dengan menu makanan bergizi seimbang serta terdapat ahli gizi di masing-masing satuan layanan.
"Target 82,9 juta penerima manfaat insyaAllah selesai akhir tahun ini, paling telat pertengahan tahun depan," ujar dia.
Terdapat lima kategori anggota rumah tangga yang ada di Indonesia, mulai dari miskin, menengah-miskin, kelas menengah, menuju kelas atas, dan kelas atas di mana anggota rumah tangga kelas atas berisi 2,84 orang, sedangkan keluarga miskin rata-rata beranggotakan enam orang.
"Angka 2,84 artinya satu ibu, satu bapak, anaknya 0,84, jadi kalau ada 100 keluarga kaya, maka 84 keluarga punya anak satu, apa itu artinya untuk sebuah demografi?," ujarnya.
Dengan begitu, kata dia, keluarga kaya tak digantikan oleh anak atau ada regenerasi. Sementara jumlah keluarga miskin terus tumbuh dengan enam ornag per menit.
Hal ini diperparah dengan rata-rata penghasilan kelurga miskin di bawah Rp 1 juta. Dengan penghasilan itu, keluarga miskin tak bisa memberi makan untuk tiga anak, karena untuk membiayai diri sendiri saja tak cukup.
"Jadi program makan bergizi gratis ini perlu kita tangani secara serius, agar di masa depan kita tidak mengalami bencana demografi," ujarnya.
Selain itu, program ini juga menjadi penguatan sistem pangan agar lebih tangguh ke depan. Dengan kebutuhan dana investasi mencapai Rp 400 miliar per tahun.
"Jadi yang diuntungkan untuk investasi itu adalah pertanian karena kita butuh bahan baku di mana 95 persen produk itu dari petani," kata Dadan.
Nantinya, masing-masing provinsi akan memiliki satuan pelayanan Badan Gizi Nasional dengan anggaran sekitar Rp 8 miliar - Rp 11 miliar, tergantung kapasitas fiskal desa dan tingkat kemahalan kebutuhan bahan di masing-masing wilayah.
