Pemprov Jawa Barat Alokasikan Rp 1 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis
Membuat ringkasan dengan AI
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengalokasikan Rp 1 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh kota/kabupaten selama satu tahun.
"Pelaksanaan program MBG di Jabar dilakukan secara bertahap sesuai arahan dari Badan Gizi Nasional atau BGN, dan anggarannya sebesar Rp 1 triliun," kata Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin, saat meninjau pelaksanaan MBG di Kota Sukabumi, Rabu (8/1).
Hingga saat ini, anggaran tersebut belum digunakan karena Pemprov Jabar masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Pemprov juga masih menunggu arahan apakah pengadaan MBG akan bekerja sama dengan pihak ketiga atau tidak.
Untuk tahap awal, pelaksanaan program yang berlangsung di beberapa sekolah menggunakan anggaran langsung dari BGN. Di Kota Sukabumi, program ini telah menjangkau 3.025 pelajar dari enam sekolah, termasuk SD, SMP, dan SMA.
"Menu yang disajikan seperti ayam kecap, sayuran, buah-buahan, dan susu kotak sudah dinilai memenuhi standar gizi oleh para ahli," ujar Bey.
Sementara Pemkot Sukabumi menganggarkan Rp 3 miliar untuk mendukung program serupa pada 2025. Pj Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartjadi, mengatakan program ini berjalan lancar dan didukung dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mampu menyediakan 3.000-3.500 porsi per hari.
"Program ini baru mencakup enam sekolah, tetapi akan diperluas seiring kesiapan anggaran dan infrastruktur," katanya.
Kabupaten Bogor Siapkan Rp 70 Miliar untuk MBG
Di Kabupaten Bogor, pemerintah mengalokasikan anggaran darurat sebesar Rp 50-70 miliar dari Belanja Tak Terduga (BTT) APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung program MBG.
"Anggarannya diambil dari 70% dari alokasi BTT yang biasanya digunakan untuk penanggulangan bencana," kata Sekretaris BPKAD Kabupaten Bogor Achmad Wildan di Cibinong.
Saat ini, Kabupaten Bogor melaksanakan program MBG di 39 sekolah yang mencakup 8.667 siswa, didukung tiga dapur SPPG yang berlokasi di Sukahati, Bojongkoneng, dan Pancawati.
"Pelaksanaan berjalan serentak sejak 6 Januari 2025, dan kami terus memonitor implementasinya di lapangan," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Nina Nurmasari.
Nina menambahkan bahwa dari total sekitar 500 ribu siswa di Kabupaten Bogor, program ini akan menjangkau mereka secara bertahap. "Kami menunggu juklak dan juknis dari pusat agar pelaksanaan di seluruh sekolah bisa dilakukan lebih efektif," ujarnya.
