Sederet Kebijakan dan Masalah Ekonomi yang Jadi Sorotan Pemicu Demonstrasi

Gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak sepekan terakhir terjadi di banyak daerah bukan muncul tiba-tiba. Masyarakat mengalami banyak kesulitan hidup ditambah ketimpangan yang sangat tinggi.

“Protes-protes ini merupakan akumulasi keresahan atas kesulitan hidup yang kian mencekik dan kekecewaan terhadap negara yang semakin abai,” kata Peneliti Senior CSIS, Deni Friawan, dalam diskusi CSIS, Selasa (2/9).

Co-Founder What is Up Indonesia Abigail Limuria menilai kemarahan masyarakat yang memicu demonstrasi dilatarbelakangi kekecewaan ekonomi dan politik.

Saat ini masyarakat mengeluhkan kekurangan lapangan pekerjaan serta maraknya PHK. “Situasi ini diperparah dengan kebijakan pemerintah yang justru menaikkan pajak,” ujar Abigail dikutip dari Inside Story Al Jazeera English, beberapa Waktu lalu.

Berikut daftar kebijakan yang mendapat sorotan para ekonom dan dianggap sebagai pemicu gelombang protes:

Program Prioritas di Tengah Keterbatasan Fiskal

Kepala LPEM FEB UI Chaikal Nuryakin menilai program prioritas pemerintah saat ini dijalankan di tengah keterbatasan fiskal. Beberapa program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto di antaranya Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa.

“Program ini tidak cuma satu masalahnya. Ini juga banyak. Kenapa harus banyak? Padahal sudah tahu, kita mengalami keterbatasan budget,” kata Chaikal.

Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah terpaksa mengurangi sejumlah program yang sebelumnya cukup dirasakan masyarakat. Padahal, pemerintah bisa menjalankan program prioritas secara bertahap agar beban anggaran lebih terkendali.

Penerima manfaat MBG hingga Juli 2025 di Sulawesi Tenggara (ANTARA FOTO/Andry Denisah/YU)

 

Teguh mencontohkan salah satu program populis pemerintah yang menyedot anggaran besar, yakni MBG. Program tersebut mengubah struktur anggaran karena menargetkan jumlah penerima manfaat yang luas.

“Sebenarnya kita bisa fokus saja, misalnya ke siswa SD dan ibu hamil. Itu bisa mengurangi beban anggaran. Sisa anggaran lainnya bisa ditransfer ke daerah. Hal seperti itu bisa dilakukan dengan cepat,” ujar Teguh.

Efisiensi Anggaran Dibarengi Kabinet Bengkak

Pemerintah memutuskan melakukan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tapi pada saat yang sama jumlah kementerian dan lembaga justru bertambah.

Deni menilai situasi yang berkembang juga berkaitan dengan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya menyangkut legitimasi fiskal. “Rakyat diminta membayar pajak, iuran, dan menerima efisiensi yang dilakukan pemerintah. Tapi di sisi lain, pemerintah terlihat boros menambah kementerian dan lembaga, membiarkan rangkap jabatan di BUMN, serta menaikkan gaji dan tunjangan pejabat maupun anggota DPR,” ujarnya.

Deni menekankan, kontradiksi ini menimbulkan krisis legitimasi fiskal. Padahal, dalam teori ekonomi politik, pajak merupakan kontrak sosial antara rakyat dan negara. Warga negara akan bersedia membayar pajak jika yakin negara memberikan timbal balik berupa layanan publik, stabilitas, dan keadilan. “Sayangnya, rasa keadilan itu kini memudar karena adanya kontradiksi dari kebijakan pemerintah. Jadi, selain krisis legitimasi, ini juga cerminan ketimpangan dan beban ekonomi yang semakin berat,” ucapnya.

Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah 

CSIS menilai keputusan pemerintah pusat yang mengurangi transfer ke daerah (TKD) menjadi salah satu penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat yang memicu demonstrasi di banyak daerah.

Pemerintah memotong TKD sekitar Rp 50 triliun pada 2025. Pada 2026, TKD juga dipangkas hingga 24,7% menjadi Rp 650 triliun.
“Akibatnya dengan kapasitas fiskal yang terbatas di daerah, mau tidak mau pilihannya misalnya pemerintah daerah menaikan PBB dan itu menjadi beban tambahan bagi masyarakat,” kata Deni.

Hal yang sama dinyatakan LPEM FEB UI yang menyatakan pemangkasan TKD sebagai efek efisiensi pemerintah. Pemerintah daerah lalu merespons dengan menaikkan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

“Respons dari daerah mau tidak mau mereka harus mencari sumber pendanaan pembangunan. Cara paling mudah pasti dengan menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak kendaraan bermotor,” kata Teguh.

Unjuk rasa di Kabupaten Pati berakhir ricuh (ANTARA FOTO/Aji Styawan/nym)

Dampak kebijakan itu terlihat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ketika warga memprotes kenaikan tagihan PBB hingga 250%. Teguh menilai, protes semacam ini memicu semakin banyak kelompok masyarakat berani menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.

Peneliti Senior LPEM FEB UI lainnya Vid Adrison menambahkan kenaikan PBB di sejumlah daerah berawal dari pemangkasan TKD. Menurutnya, penurunan TKD tahun 2025 sangat signifikan. Ia menjelaskan, rata-rata 73% anggaran kabupaten dan kota bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Ketika penerimaan dari pusat turun, sementara pajak lain tidak naik karena aktivitas ekonomi lesu, pemerintah daerah akhirnya memilih menaikkan PBB.

Kenaikan Jumbo Tunjangan DPR

Gelombang demonstrasi yang belakangan terjadi dipicu oleh wacana kenaikan penghasilan bulanan anggota DPR. DPR akan menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan atau setara 10 kali lipat upah minimum di Jakarta.

Kenaikan tunjangan perumahan hanya salah satu bagian. CSIS juga menyoroti kenaikan tunjangan yang besar dari DPR. Pada 2024, anggaran DPR sebesar Rp 5,9 triliun.

"Kemudian pada 2025 dan 2026 meningkat menjadi Rp 9,9 triliun. Itu artinya, satu anggota DPR per bulan bisa menguasai atau mendapatkan Rp1,4 miliar,” kata Deni.

Ia menambahkan, jika gaji anggota DPR mencapai Rp 100 juta per bulan, maka secara total sekitar Rp1,3 triliun anggaran sebetulnya bisa dialihkan untuk kebutuhan lain di luar belanja anggota DPR.

Rapat Paripuna DPR ke-4 (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/YU)