OECD Prediksi Ekonomi RI Mentok 5% hingga 2026, di Bawah Proyeksi Pemerintah

Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD meningkatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia pada 2025 dan 2026. Meski meningkat, ekonomi RI tidak akan bergerak jauh dari level 5%.

“Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diproyeksikan tumbuh sebesar 5,0% pada 2025 dan 2026 sebelum meningkat menjadi 5,1% pada 2027,” tulis OECD dalam Laporan Economic Outlook Desember 2025 dikutip Rabu (3/12).

Proyeksi OECD ini lebih rendah dari target pemerintah yang sudah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 sebesar 5,2% secara tahunan (yoy). Proyeksi tahun depan juga masih dibawah bidikan pemerintah yakni 5,4%.

Meski begitu, OECD mengungkapkan rendahnya inflasi di Indonesia ditambah kondisi keuangan yang membaik akan memacu konsumsi domestik. Begitu juga meningkatkan investasi swasta.

Namun, OECD memperingatkan adanya perlambatan pertumbuhan ekspor. “Hal ini di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global diperkirakan akan membebani aktivitas,” tulis OECD.

Inflasi Terkendali Namun Berpotensi Meningkat

Di sisi lain, OECD memperkirakan inflasi di Indonesia pada tahun ini akan turun menjadi 1,9%. Penyebabnya, tekanan permintaan yang mulai terbatas dan harga energi yang rendah.

Namun, OECD memproyeksikan inflasi akan naik pada 2026. “Tetapi (inflasi) akan meningkat menjadi 3,1% pada 2026 dan 3,2% pada 2027,” tulis OECD.

Hal ini seiring dengan normalisasi harga energi dan depresiasi mata uang sejak awal 2025. Kondisi ini dinilai secara bertahap mempengaruhi harga domestik.

Kebijakan Longgar dan Efisiensi

Dengan inflasi yang berada dalam kisaran target Bank Indonesia 2,5% pelus minus 1% dan pertumbuhan ekonomi yang masih berada di 5%, kebijakan moneter diperkirakan akan semakin longgar.

OECD juga memperkirakan kebijakan fiskal akan cukup ekspansif pada 2025. “Ini karena peningkatan belanja untuk program makan bergizi gratis dan pembentukan Danantara,” tulis OECD.

Pemerintah Indonesia juga diperkirakan masih akan melakukan efisiensi belanja publik. Termasuk melalui peningkatan target penerima bantuan sosial bagi rumah tangga rentan.

Selain itu juga masih akan memperkuat tata kelola investasi publik. “Melalui perencanaan, pemantauan, dan evaluasi yang lebih baik akan membantu memastikan bahwa belanja infrastruktur memberikan hasil pertumbuhan yang lebih kuat,” tulis OECD.