LPEM UI Kritik Kualitas Pertumbuhan Ekonomi 2025, Beberkan Risiko Tahun Ini

LPEM FEB Universitas Indonesia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 belum mencerminkan kualitas yang kuat dan berkelanjutan. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu mencapai 5,11%, di bawah target dalam Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,2%. 

Lembaga ini menjelaskan, kinerja ekonomi tahun lalu memang sempat terdorong oleh paket stimulus pemerintah dan faktor musiman, khususnya pada akhir tahun. Namun, secara fundamental, struktur pertumbuhan dinilai masih rapuh. 

“Di tengah angka pertumbuhan PDB yang mengejutkan selama 2025, kami berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi masih belum berkualitas dan berpotensi hanya tumbuh sedikit di atas 5% untuk 2027,” demikian penjelasan dalam laporan Indonesia Economic Outlook Q1-2026 LPEM UI dikutip, Jumat (6/2).

LPEM UI sebelumnya memproyeksi ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 5,18% secara tahunan pada kuartal keempat 2025 dan mencapai 5,05% sepanjang tahun lalu. Proyeksi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan data realisasi BPS yang mencapai 5,39% pada kuartal keempat dan 5,11% untuk sepanjang 2025. 

Meski ekonomi tumbuh kencang pada tiga bulan terakhir tahun lalu, LPEM melihat akselerasi ekonomi pada akhir tahun lalu lebih banyak ditopang stimulus dan faktor musiman, bukan perbaikan struktural.

Prospek Ekonomi Tahun Ini Cenderung Stagnan

Lembaga ini pun memperkirakan, prospek ekonomi tahun ini tak secerah proyeksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menargetkan pertumbuhan 6%. Mereka pesimistis transformasi struktural dapat segera terealisasi dalam waktu dekat sehingga pertumbuhan ekonomi diperkirakan stagnan.

LPEM UI meramalkan pertumbuhan PDB Indonesia di sekitar 4,9% hingga 5,3% pada tahun 2026. Reformasi struktural menjadi kunci utama untuk mendorong pertumbuhan yang lebih berkualitas. Salah satu aspek yang mendesak diperbaiki adalah iklim usaha dan investasi, yang dinilai berpotensi menciptakan lapangan kerja berkualitas dalam skala besar.

Selain itu, kualitas institusi juga perlu diperkuat. Indonesia dinilai telah menanggung konsekuensi dari memburuknya independensi bank sentral, alokasi belanja fiskal yang tidak produktif, hingga pengurangan transfer ke daerah yang menekan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan layanan publik.

“Apabila tidak dilakukan secara benar, tidak hanya Indonesia akan kesulitan untuk menjaga tingkat pertumbuhan di 5%, tetapi juga akan memicu penurunan kesejahteraan secara signifikan dan memperlebar ketimpangan yang saat ini sudah memburuk,”  demikian penjelasan dalam laporan LPEM UI.

Tekanan fiskal dan daya beli melemah

Tantangan ekonomi juga datang dari sisi fiskal. LPEM mencatat defisit anggaran 2025 mencapai 2,92% dari PDB, dipicu oleh berbagai program prioritas berbiaya besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Program-program tersebut dinilai menyedot ruang fiskal dari belanja yang lebih produktif, sehingga mempersempit fleksibilitas pengelolaan anggaran.

Di sisi lain, penerimaan negara belum menunjukkan perbaikan berarti. Hal ini tercermin dari kinerja pajak yang justru melemah. 

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) tercatat tumbuh negatif sebesar 13,13% yoy, sementara pajak pertambahan nilai (PPN) terkontraksi 4,52% yoy sepanjang 2025. Kondisi ini dinilai mengindikasikan turunnya produktivitas dan daya beli masyarakat secara umum.