Berita Defisit APBN Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menkeu Sri Mulyani mengatakan posisi defisit APBN per Oktober 2024 sekitar 1,37% dari PDB.

Pemerintah berencana menambah iuran pensiun wajib. Potongan gaji diperkirakan bertambah dan menambah beban bagi para pekerja.

Bank Indonesia mengidentifikasi penurunan ketidakpastian ekonomi global berkat meredanya inflasi di berbagai negara dan pengurangan suku bunga oleh The Fed.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mempertahankan target defisit APBN 2024 sebesar 2,7% dari PDB, meskipun pendapatan negara mendapat tekanan sementara belanja negara tumbuh.

Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (19/9).

The Fed diperkirakan bakal pangkas suku bunga hingga 75 basis poin. BI juga diramal bakal menurunkan suku bunga menjadi 5,75%.

RAPBN 2025 menganggarkan kenaikan penarikan utang yang akan dipakai untuk menutup defisit sebesar 2,53% terhadap PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, realisasi defisit APBN pada Juli 2024 baru mencapai 0,41% dari produk domestik bruto (PDB).

Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto akan menghapus batas defisit fiskal dan rasio utang dari PDB.

Pemerintah memperkirakan total pembayaran bunga utang pada tahun ini mencapai Rp 498,95 triliun.

Rencana pemerintah untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi akan semakin membebani dan menyulitkan masyarakat.

Menko Airlangga Hartanto memastikan defisit APBN sebesar 2,7% dari PDB masih aman, karena masih di bawah batas 3%.

Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan bakal menghapus batas defisit fiskal dan rasio utang terhadap PDB. Salah satunya terkait batas defisit APBN sebesar 3%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) tahun anggaran 2023 sebesar Rp 100 triliun untuk menjaga defisit APBN 2024.

Banggar DPR mengingatkan kepada pemerintah terkait utang jatuh tempo sebesar Rp 800 triliun bisa berdampak pada defisit APBN 2025.