Dampak Perang Iran, OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI jadi 4,8%

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam laporan Interim Economic Outlook Maret 2026. Hal ini seiring meningkatnya tekanan global akibat konflik di Timur Tengah dan lonjakan harga energi.

Berdasarkan laporan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan sebesar 4,8% pada 2026 dan 5,0% pada 2027. Angka ini lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya pada Desember 2025, yang memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,0% pada 2026 dan 5,1% pada 2027.

Revisi ini juga berada di bawah target pertumbuhan pemerintah yakni 5,4% dengan potensi hingga 5,6%.

OECD menilai, guncangan pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah menjadi faktor utama yang menekan prospek pertumbuhan global, termasuk Indonesia. Kenaikan harga energi tidak hanya mendorong inflasi, tetapi juga meningkatkan ketidakpastian yang dapat menahan investasi dan konsumsi.

“Guncangan pasokan energi setelah pecahnya konflik di Timur Tengah diperkirakan akan secara signifikan membebani pertumbuhan global sekaligus memberikan tekanan kenaikan baru pada inflasi,” bunyi keterangan OECD dalam pernyataan resmi, dikutip, Senin (30/3).

Secara global, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 2,9% pada 2026 dan 3,0% pada 2027, lebih rendah dari tren sebelum konflik. Inflasi di negara-negara G20 juga diperkirakan tetap tinggi, mencapai 4,0% pada 2026 sebelum melandai ke 2,7% pada 2027.

OECD juga memperingatkan bahwa risiko terhadap prospek ekonomi masih tinggi, terutama jika konflik di Timur Tengah berlangsung lebih lama dan menjaga harga energi tetap tinggi hingga setelah 2026.

Gangguan pada pasokan minyak dan gas, termasuk jalur ekspor strategis seperti Selat Hormuz, dapat memperburuk inflasi dan menekan pertumbuhan lebih jauh.

Kenaikan harga energi dan pupuk berpotensi mendorong inflasi pangan, yang akan berdampak lebih besar pada kelompok masyarakat rentan. Laporan juga mengungkapkan volatilitas pasar keuangan dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah juga meningkatkan risiko fiskal.