Gubernur BI Sebut Rupiah Berada di Bawah Nilai Wajar, Ini Alasannya
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menilai nilai tukar rupiah saat ini masih berada dalam kondisi undervalued atau lebih rendah dibandingkan fundamental ekonomi Indonesia yang sebenarnya.
Menurut Perry, secara fundamental kondisi ekonomi domestik masih sangat kuat. Hal itu tercermin dari sejumlah indikator makroekonomi yang dinilai solid, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga cadangan devisa.
“Secara fundamental rupiah itu undervalued,” ujar Perry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (7/5).
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61% dan menjadi salah satu yang tertinggi di kelompok negara G20. Selain itu, inflasi juga tetap rendah di level 2,42%.
Tak hanya itu, neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus, cadangan devisa berada pada level tinggi, dan pertumbuhan kredit perbankan tetap kuat. “Jadi secara indikator, fundamental ekonomi kita kuat,” katanya.
Meski demikian, Perry mengakui rupiah tetap mengalami tekanan dan pelemahan. Namun menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya dialami Indonesia, melainkan hampir seluruh mata uang dunia akibat tekanan global.
Ia menjelaskan, penguatan dolar AS dipicu oleh tingginya suku bunga Amerika Serikat yang berada di level 4,41%, kenaikan harga minyak dunia, serta tensi geopolitik di Timur Tengah yang memicu arus modal keluar dari negara berkembang.
“Investor asing juga sedang outflow dari seluruh negara emerging market. Ini kondisi global,” ujarnya.
Selain faktor eksternal, Perry menyebut pelemahan rupiah juga dipengaruhi faktor musiman pada April dan Mei. Pada periode tersebut, permintaan valuta asing cenderung meningkat karena kebutuhan ibadah umrah dan haji, pembayaran utang luar negeri korporasi, hingga repatriasi dividen perusahaan.
“Nanti masyarakat kita yang ibadah umrah dan haji kita doakan sehat dan mabrur, dan kami pastikan kebutuhan dolarnya terpenuhi,” kata Perry.
Untuk menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia disebut terus melakukan langkah intervensi secara optimal, baik di pasar valuta asing maupun melalui koordinasi erat dengan pemerintah.
