Luhut: Data Kementerian Bakal Terintegrasi dengan AI, Bisa Cegah Praktik Korupsi

Pemerintah tengah menyiapkan sistem digital terintegrasi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang akan menghubungkan seluruh data kementerian dan lembaga (K/L). Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut sistem tersebut akan menjadi alat penting untuk meningkatkan efisiensi birokrasi sekaligus menekan praktik korupsi.

Luhut mengatakan, integrasi data pemerintah mulai berjalan penuh pada 1 Juni 2026. Setelah seluruh data terkoneksi, AI akan mulai digunakan untuk membaca, menyinkronkan, dan menganalisis data lintas lembaga secara otomatis.

“Tanggal 1 Juni itu sudah semua terkoneksi dan data mulai terintegrasi. Saya kira butuh beberapa bulan AI-nya sudah jalan, harmonisasi data sudah mulai jalan,” kata Luhut di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Senin (25/5). 

Luhut mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan sistem government technology tersebut pada Oktober 2026. Dengan sistem ini, pemerintah diyakini dapat mengambil keputusan lebih cepat dan akurat karena didukung data real time yang terintegrasi.

Luhut mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) nantinya dapat dipetakan lebih tepat sasaran melalui sistem AI, termasuk menentukan wilayah yang lebih membutuhkan prioritas bantuan.

“Presiden akan bisa membuat keputusan yang lebih akurat dan cepat. Misalnya MBG, dengan data yang ada akan bisa dilihat daerah mana yang membutuhkan, daerah mana yang masih bisa diprioritas kedua,” ujarnya.

Selain itu, ia berpandangan digitalisasi birokrasi juga dapat memangkas praktik korupsi karena mengurangi kontak langsung dalam proses layanan publik dan pengawasan.

“Kalau pertemuan orang ke orang, pakai pakta integritas enggak ada yang benar itu satu pun. Hampir enggak ada yang saya tahu,” kata Luhut.

Menurut dia, sistem berbasis AI akan membuat berbagai proses pemerintahan lebih transparan dan sulit dimanipulasi. Salah satunya dalam penyaluran bantuan sosial melalui teknologi face recognition dan integrasi data kependudukan.

“Sekarang ada masa sanggah, tapi begitu face recognition, ketahuan kamu enggak berhak, atau sebaliknya,” ujar dia.

Luhut juga menyebut sistem serupa telah diterapkan dalam pengadaan barang pemerintah melalui e-katalog. Menurutnya, penggunaan AI berhasil mengurangi anomali harga dan potensi penyimpangan.

“Dengan kita pakai AI sekarang enggak ada lagi anomali harga,” katanya.

Selain untuk layanan publik, pemerintah juga akan mengintegrasikan sistem pengawasan ekspor sumber daya alam melalui National Single Window dan platform Simbara. Sistem tersebut nantinya akan memantau pembayaran royalti, pajak, hingga proses ekspor secara otomatis.

Luhut mengklaim langkah digitalisasi tersebut mendapat perhatian positif dari investor internasional dan lembaga global seperti Bank Dunia.

“World Bank juga kaget bahwa kita sudah punya itu,” kata Luhut.