Airlangga Minta Dubes Negara Sahabat Kawal Realisasi Investasi ke RI

10 Juli 2026, 13:44

Katadata/Fauza Syahputra

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan paparan pada Konferensi Pers Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Semester II Tahun 2026 di Jakarta, Senin (22/6/2026). Pemerintah menyiapkan anggaran stimulus ekonomi semester II 2026 sebesar Rp26,34 triliun yang mencakup transportasi Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan Rp18,04 triliun.

Membuat ringkasan dengan AI

Pemerintah meminta para duta besar negara sahabat untuk ikut mengawal percepatan realisasi investasi di Indonesia, terutama yang telah disepakati melalui berbagai nota kesepahaman (MoU) dalam kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinaror Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu dalam acara Kadin Indonesia Monthly Diplomatic yang dihadiri perwakilan dari 67 negara, termasuk 34 duta besar, di Jakarta, pada Jumat (10/7).

“Tadi saya sampaikan kepada para duta besar, beberapa MoU yang dihasilkan dalam kunjungan Bapak Presiden Prabowo, kami berharap para duta besar juga ikut membantu Indonesia untuk mengawal realisasi daripada investasi,” kata Airlangga kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (10/7).

Ia menyatakan, percepatan realisasi investasi menjadi penting di tengah meningkatnya ketidakpastian global yang dipicu konflik geopolitik dan disrupsi teknologi.

Dalam situasi tersebut, menurut Airlangga, Indonesia tengah berupaya memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui penguatan rantai pasok, ketahanan pangan, ketahanan energi, serta pengembangan ekonomi digital.

Selain mendorong investasi, Airlangga mengatakan, pemerintah juga tengah memperluas akses pasar melalui berbagai kerja sama internasional. Ia menuturkan, proses aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) maupun Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) terus dipercepat.

Ia menyebut pembahasan aksesi OECD menunjukkan perkembangan positif. Dalam prosesnya untuk pertama kalinya, dokumen ratifikasi diusulkan menggunakan versi bahasa Inggris tanpa harus diterjemahkan ke dalam 24 bahasa resmi negara anggota, sehingga diharapkan dapat mempercepat proses.

Sementara itu, pemerintah berharap proses aksesi Indonesia ke CPTPP dapat diterima pada 2026 agar tahapan berikutnya segera berjalan.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga menuturkan berbagai peluang investasi yang tengah dikembangkan pemerintah, melingkupi sektor energi terbarukan, pusat data atau data center, akal imitasi (AI), dan semikonduktor.