Pemda DKI Bakal Terbitkan Obligasi Daerah Rp 3,5 Triliun, untuk Apa Uangnya?

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun pada tahun ini. Dana yang dihimpun melalui pasar modal tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek pelayanan publik, mulai dari pendidikan hingga pengendalian banjir.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, penerbitan obligasi daerah merupakan terobosan pembiayaan (creative financing) yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia.

"Saya sekarang ini, tahun ini pertama kali menerbitkan dan mungkin baru pertama kali ada di Republik ini yang namanya obligasi daerah. Obligasi Jakarta kita terbitkan Rp3,5 triliun," ujar Pramono dalam acara Investor Daily Roundtable di Bursa Efek Indonesia, dikutip dari akun Instagram resminya. 

Seluruh dana hasil penerbitan obligasi ini akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Jakarta. Pemerintah provinsi memastikan dana tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Beberapa sektor yang akan menjadi prioritas pembiayaan antara lain pendidikan, pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras, transportasi, pembangunan sekolah, rumah susun, gedung pemerintahan, pengelolaan sumber daya air, hingga proyek pengendalian banjir.

"Kalau hal-hal yang bersifat bisnis dan sebagainya, semuanya saya minta untuk diatur melalui APBD," kata Pramono.

Obligasi daerah merupakan surat utang yang diterbitkan pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari investor melalui pasar modal. Dana yang diperoleh kemudian digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti infrastruktur, transportasi, pendidikan, rumah sakit, hingga pengendalian banjir.

Menurut Pramono, pembiayaan melalui obligasi daerah dipilih agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan publik tanpa mengganggu alokasi anggaran rutin dalam APBD.

Ia juga optimistis instrumen obligasi daerah akan mendapat respons positif dari investor. Keyakinan tersebut didukung oleh perbaikan tata kelola sejumlah BUMD Jakarta yang dinilai semakin profesional dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu contohnya adalah transformasi manajemen PAM Jaya yang dinilai berhasil meningkatkan kinerja perusahaan. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola korporasi.

Untuk menjaga kepercayaan investor, Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen menjaga independensi BUMD dari berbagai bentuk intervensi, termasuk dalam proses rekrutmen dan pengambilan keputusan bisnis. Ia memastikan BUMD Jakarta dikelola secara profesional, termasuk dalam hal rekrutmen.