BPS Catat Ketimpangan Penduduk Kaya dan Miskin di RI Makin Lebar

5 Agustus 2026, 14:33

ANTARA FOTO/Rakha Raditya Yahya/nym.

Warga duduk di depan rumahnya di bawah perlintasan rel kereta api, Manggarai, Jakarta, Senin (15/6/2026). Pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan nasional menjadi 6 hingga 6,5 persen pada tahun 2027 melalui strategi ekonomi yang tepat serta kebijakan fiskal yang bijaksana dan berkelanjutan, sedangkan target di tahun 2026 sebesar 6,5 hingga 7,5 persen.

Membuat ringkasan dengan AI

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia meningkat pada Maret 2026. Hal itu tercermin dari gini ratio yang naik menjadi 0,368, dibandingkan 0,363 pada September 2025.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud menjelaskan, kenaikan sebesar 0,005 poin tersebut menunjukkan distribusi pengeluaran masyarakat menjadi sedikit lebih timpang dibandingkan enam bulan sebelumnya.

"Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan gini ratio. Pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,368. Angka tersebut naik 0,005 poin dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,363," kata Edy dalam konferensi pers, Rabu (5/8).

Edy menjelaskan, gini ratio merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pengeluaran penduduk dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 0, distribusi pengeluaran masyarakat semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1, tingkat ketimpangan semakin tinggi.

Berdasarkan wilayah, BPS mencatat ketimpangan di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pada Maret 2026, gini ratio di wilayah perkotaan mencapai 0,387, sedangkan di perdesaan sebesar 0,296.

Peningkatan ketimpangan ini terjadi di tengah pengurunan angka kemiskinan. BPS mencatat, jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk.