Purbaya Soroti Daerah dan Pusat Tak Kompak Tangani Bencana NTT
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia menilai koordinasi yang belum optimal membuat penyaluran bantuan ke sejumlah wilayah terdampak berpotensi terhambat.
Purbaya menyampaikan hal tersebut saat meninjau lokasi terdampak bencana di NTT, pada Rabu (19/8). Dia menerima laporan mengenai wilayah yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Saat meninjau lokasi terdampak bencana tersebut, Purbaya mendapat laporan bahwa warga di Kelurahan Kota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur disebut belum mendapatkan makanan selama empat hari.
“Kita akan minta BNPB untuk melihat daerah itu,” kata Purbaya, dalam keterangan video yang diterima, Rabu (19/8).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana.
“Kayaknya, seperti enggak ada koordinasi antara daerah sama pusat untuk penanggulangan bencananya. Karena ketika saya tanya di BPBD banyak nggak tahunya,” kata Purbaya.
Ia meminta pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperkuat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurut dia, jejaring yang ada di daerah perlu dimanfaatkan agar bantuan bisa lebih cepat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Jadi mereka mesti memanfaatkan jejaring yang ada di daerah sehingga lebih cepat sampai ke daerah yang membutuhkan,” katanya.
Bendahara negara juga meminta laporan mengenai wilayah yang belum menerima bantuan segera diteruskan kepada BNPB agar dapat ditindaklanjuti.
“Jadi nanti informasi yang Anda kasih ke BNPB untuk lebih cepat melihat daerah tersebut sehingga semuanya bisa tertangani dengan baik,” kata Purbaya.
Di sisi lain, Purbaya memastikan pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk menangani bencana.
Dia mengatakan, BNPB masih memiliki anggaran beberapa ratus miliar rupiah. Kementerian Keuangan juga telah menyetujui pengajuan anggaran BNPB.
“BNPB masih punya beberapa ratus miliar, tapi nanti kalau baru mengajukan ke kami dua hari yang lalu. Kami ACC dengan cepat dan nanti kalau butuh tambahan ya kita tambah,” kata Purbaya.
Ia menegaskan, kebutuhan anggaran untuk penanganan bencana akan menjadi prioritas pemerintah.
“Jadi, untuk bencana anggarannya selalu kita utamakan,” katanya.
Purbaya menjelaskan, pemerintah setiap tahun menyediakan anggaran sekitar Rp 5 triliun untuk penanganan bencana. Sebagian anggaran tersebut telah digunakan, sementara saat ini masih tersisa beberapa ratus miliar rupiah.
“Yang jelas kita akan isi lagi sesuai dengan kebutuhan,” kata Purbaya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
