Purbaya Klaim Sekolah Rakyat Punya Banyak Keunggulan: Cuma Kurang Eksposur

24 Agustus 2026, 20:27

Katadata/Fauza Syahputra

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan paparan pada konferensi pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2027 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Membuat ringkasan dengan AI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai program Sekolah Rakyat memiliki berbagai keunggulan. Kekurangannya hanya terletak pada belum terkomunikasikannya program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini dengan baik ke publik.

"Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur," kata Purbaya dalam keterangannya, Senin (24/8).

Bendahara negara ini menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat di Bandung.

Dalam kunjungan tersebut, Purbaya melihat langsung pengawalan sejumlah program strategis pemerintah di Jawa Barat, termasuk Sekolah Rakyat.

Berdasarkan pemantauan Kanwil DJPb Jawa Barat, survei telah dilakukan terhadap 22 Sekolah Rakyat dari total 26 Sekolah Rakyat yang terdapat di Jawa Barat.

Hasil pemantauan anak buah Purbaya menunjukkan kondisi sekolah secara umum dinilai baik dengan fasilitas yang lengkap. Fasilitas, antara lain mencakup seragam siswa serta perangkat teknologi untuk mendukung proses pembelajaran.

Ia menyebut, setiap kelas di Sekolah Rakyat telah dilengkapi smartboard. Selain itu, setiap siswa mendapatkan satu laptop untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Atas dasar itu, Purbaya menilai keunggulan fasilitas dan pelaksanaan Sekolah Rakyat perlu lebih banyak diketahui masyarakat.

Dia meminta pemerintah memperkuat komunikasi publik dan promosi sehingga masyarakat memahami manfaat serta keunggulan program tersebut.

Selain Sekolah Rakyat, Purbaya juga melihat perkembangan pengawalan program strategis lainnya di Jawa Barat, yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Di Jawa Barat, terdapat 5.970 KDKMP dengan target survei sebanyak 147 KDKMP. Hingga saat ini, survei telah dilakukan terhadap 22 KDKMP. Hasil pemantauan menunjukkan sejumlah KDKMP telah selesai dibangun.

Sementara itu, jumlah SPPG di Jawa Barat mencapai 6.794 unit dengan target survei sebanyak 199 SPPG. Realisasi survei telah mencapai 275 SPPG.

Purbaya juga meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun indeks penilaian SPPG dengan skala 1 sampai 5. Indeks tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat penerimaan dan kualitas pelaksanaan SPPG sekaligus membandingkan kinerja SPPG antar daerah secara nasional.