Apa yang menyebabkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan perbaikan DTSEN disebabkan oleh keluhan masyarakat yang secara keliru diklasifikasikan dalam desil 9 hingga 10, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan sosial serta subsidi BBM. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran tambahan yang signifikan kepada BPS pada tahun 2026, guna memastikan akurasi data dan memperbaiki kesalahan yang ada.

Bagaimana sistem desil digunakan dalam konteks kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia?

Desil merupakan sistem pengelompokan penduduk atau keluarga ke dalam sepuluh kelompok, masing‑masing mencakup kira‑kira 10 % populasi, berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Semakin tinggi nomor desil (dari 1 sampai 10), semakin tinggi pula tingkat kemakmuran kelompok tersebut. Sistem ini menjadi dasar bagi kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan subsidi, sehingga ketepatan penempatan pada desil yang tepat sangat penting bagi efektivitas program pemerintah.

Apa implikasi kebijakan pembatasan pembelian BBM jenis pertalite bagi rumah tangga yang masuk dalam desil 9‑10?

Pemerintah berencana membatasi hak rumah tangga yang berada dalam desil 9‑10 untuk membeli BBM jenis pertalite. Kebijakan ini bertujuan mengurangi penyalahgunaan subsidi BBM pada kelompok yang seharusnya berada di atas garis kemiskinan, sekaligus meningkatkan keadilan distribusi. Jika kebijakan dijalankan, rumah tangga di desil tertinggi tidak lagi berhak memperoleh subsidi pertalite, yang dapat memicu penyesuaian pengeluaran energi rumah tangga dan menuntut verifikasi data yang lebih akurat dalam DTSEN.

Purbaya Buka Suara soal Pedagang Pentol hingga Tukang Becak Masuk Desil 9

Oleh Ade Rosman

26 Agustus 2026, 14:00

Katadata/Fauza Syahputra

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Membuat ringkasan dengan AI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) usai munculnya keluhan masyarakat yang diklasifikasikan dalam desil 9 hingga 10.

“Makanya sedang diperbaiki itu DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini (2026) ya,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (26/8).

Desil adalah suatu sistem pengelompokan penduduk atau keluarga ke dalam 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10% populasi berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Semakin tinggi desil dari skala 1-10 itu, maka masyarakat kelompok tersebut semakin sejahtera.

Purbaya mengaku, telah menggelontorkan banyak anggaran untuk BPS. Karena itu, ia optimistis, kekeliruan data telah diperbaiki.

“Jadi DTSEN sama sensus itu kalau enggak salah hampir Rp 7 triliun, Rp 7 triliun lebih sedikit ya, dengan macam-macam ya, Cukup banyak termasuk BPS,” kata dia.

Menurut dia, BPS meminta penambahan anggaran kepada Kemenkeu pada awal 2026 dan telah dipenuhi. "Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus. Jadi tahun depan (2027) seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di-survey ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi,” kata dia.

Ketidaksesuaian pengelompokkan desil masyarakat akan berdampakdengan penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Teranyar, pemerintah berencana membatasi desil 9-10 untuk membeli BBM jenis pertalite.

Sejumlah keluhan sebelumnya muncul mengenai ketidaksesuaian desil dengan kodisi ekonomi masyarakat ini belakangan muncul di media sosial. Tukang becak hingga pedagang pentol disebut masuk ke dalam desil 9-10 atau dua teratas.