BPS Beberkan Metodologi Penetapan Desil yang Digunakan untuk Penyaluran Bansos

11 September 2026, 19:24

ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/agr

Petugas melakukan verifikasi wajah warga penerima manfaat Bantuan Sosial (Bansos) saat kunker Menteri Sosial di Sumber Manis Suko, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025). Kunjungan Kerja tersebut untuk meninjau langsung progres pelaksanaan dan capaian pendaftaran digitalisasi bansos melalui aplikasi Portal Perlinsos yang memungkinkan pendaftaran mandiri maupun melalui agen perlinsos ditingkat desa dan kelurahan.

Membuat ringkasan dengan AI

Penetapan dataasyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mendapatkan sorotan lantaran dianggap salah mengklasifikasi kelas ekonomi sejumlah masyarakat. Namun, bagaimana sebenarnya metode yang digunakan BPS dalam menghimpun data kesejahteraan masyarakat ini?

Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data Badan Pusat Statistik (BPS), Setia Pramana menjelaskan pengklasifikasian tingkat kesejahteraan masyarakat dipotret menjadi desil 1 hingga 10 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penetapan desil ini dilakukan untuk mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui pengeluaran keluarga.

"Salah satunya yang di-ranking adalah pengeluaran. Kenapa tidak pendapatan? Karena kita tidak memiliki data pendapatan, sehingga kami hitung berdasarkan pengeluaran," kata Setia diskusi Metodologi Desil, di Politeknik Statistika STIS, Jakarta Timur, Jumat (11/9).

Ia mengatakan, jenis pekerjaan masyarakat di Indonesia didominasi oleh sektor informal. Ini berbeda dengan negara-negara maju yang lebih mampu memotret penghasilan masyarakatnya lantaran didominasi pekerja formal.

Adapun dalam melakukan penilaian, menurut dia, BPS memanfaatkan data karakteristik individu, rumah tangga, dan pemukiman hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai data latih (training data) dalam pemodelan statistik. BPS lalu mengembangkannya dengan membangun model persamaan matematik untuk memprediksi nilai pengeluaran keluarga lainnya.

"Dari yang data yang sudah kami dapatkan tadi, kami gunakan informasi atau karakteristik, kalau bahasa statistik-nya atau bahasa model lah, persamaan, yang bisa kami gunakan untuk bahwa, 'Oh, orang yang punya karakteristik tertentu ini, itu punya pengeluaran yang mungkin sama.' Makanya dianggap sebagai estimate, gitu,” kata dia.

Dari hasil estimasi tersebut, BPS lalu menyusun urutan pengklasifikaasian keluarga scara bertahap.

”Mungkin hasil 90 juta sekian ya, yang tidak punya informasi pengeluarannya, kami gunakan variabel prediktor, penduga, yang karakteristik rumah tangga, kemudian kondisi rumah, juga aset, dan sebagainya, kita gunakan untuk memperkirakan berapa sih dia nilai pengeluaran per kapitanya," katanya

Di sisi lain, ia menjelaskan, penerapan model perhitungan ini bergantung pada faktor lain seperti kondisi geografis dan karakteristik sosial-ekonomi di tiap wilayah. Ia pun tak memungkiri kondisi berbeda di setiap daerahnya.

Setia mencontohkan, tingkat kesejahteraan salah satu tingkatan desil berbeda dengan potret di daerah lainnya. Pemeringkatannya pun dilakukan bertahap dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

Ia tak memungkiri adanya error atau kesalahan prediksi dari metode tersebut. Ia menyatakan BPS terus melakukan perbaikan dalam pelaksanaannya.

"Kalau kita bicara data, bicara model memang ada error di sana. Error pertama ada dari data, pertama itu. Whatever data yang kita berikan, model yang kita gunakan itu bagus atau tidak, kalau datanya tidak sesuai dengan kondisi lapangan, ya salah," kata Setia.