Lima Pesan Pengusaha untuk Menkeu Suahasil: Restitusi Pajak hingga Insentif

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara mempercepat penyelesaian restitusi pajak. Pengusaha menilai lamanya proses pengembalian pajak dapat membebani arus kas perusahaan.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, restitusi pajak menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian Suahasil setelah ditunjuk sebagai Menteri Keuangan. Dana ini memiliki arti penting bagi perusahaan untuk menjaga kelancaran arus kas.

Shinta menilai, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan tidak menambah cost of doing business atau biaya yang harus ditanggung pelaku usaha. Dunia usaha selama ini mendorong kebijakan perpajakan yang lebih mengedepankan ekstensifikasi dibandingkan intensifikasi.

Di saat yang sama, proses restitusi diharapkan dapat diselesaikan sehingga tidak menambah beban perusahaan.

“Jangan sampai dalam segi kebijakan fiskal yang ada, yang dijaga dengan baik ini, kita juga harus melihat dari segi tidak menambah cost of doing business,” katanya.

Shinta menegaskan, penyelesaian restitusi menjadi penting karena perusahaan membutuhkan kepastian mengenai dana yang menjadi haknya untuk mendukung aktivitas usaha.

Apindo menyampaikan lima pesan kepada Suahasil. Pertama, pengusaha berharap agenda debottlenecking atau penghilangan berbagai hambatan dalam kegiatan usaha yang selama ini telah dibahas dapat terus dilanjutkan.

“Kami harapkan nanti dengan Pak Suahasil, Menkeu baru ini bisa terus dilanjutkan dengan baik debottlenecking," kata Shinta di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (15/9).

Kedua, Apindo meminta pemerintah tetap menjaga kesehatan APBN, termasuk mempertahankan defisit di bawah 3%. Namun, disiplin fiskal tersebut menurut Shinta perlu berjalan beriringan dengan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

“Jangan lupa, kita perlu program yang pro-growth, pro-employment. Ini penting, untuk penciptaan lapangan pekerjaan,” katanya.

Ketiga, Shinta meminta kebijakan fiskal tidak menambah cost of doing business. Keempat, pemerintah diminta memperhatikan pemberian stimulus dan insentif secara lebih tepat sasaran, terutama bagi sektor padat karya dan UMKM.

“Insentif perlu diperhatikan sektor-sektor yang perlu insentif terutama yang padat karya, yang UMKM, ini kan perlu insentif khusus,” katanya.

Kelima, Apindo menekankan pentingnya kemitraan dan komunikasi antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama pelaku usaha.

Shinta mengatakan, komunikasi dengan Suahasil selama ini telah berjalan baik, termasuk sejak Suahasil masih berada di Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

“Sangat baik Pak Suahasil. Sudah lama ya, karena dari zaman dulu kita sudah dari zaman beliau juga masih di BKF. Jadi kami sudah sangat erat kerja sama. Semoga bisa terus berlanjut,” katanya.

Sementara itu, Shinta juga menyebut dunia usaha masih memiliki sejumlah masukan terkait kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai. Namun, dia mengapresiasi fokus pemerintah dalam memberantas peredaran barang ilegal.

“Saya lihat sudah baik karena Pak Kemenkeu itu kemudian sekarang fokus juga untuk memberantas yang ilegal. Saya rasa ini bagus,” kata Shinta.