Kejar Ekonomi Tumbuh 6%, RI Butuh Investasi hingga Rp 2.258 Triliun

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6% pada 2027. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomia  Haryo Limanseto menyebut, investasi nasional perlu tumbuh 8-9% dengan kebutuhan penanaman modal mencapai Rp 2.218 triliun hingga Rp 2.258 triliun ,untuk mengejar target tersebut,

Haryo mengatakan, kebutuhan investasi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Ia mengatakan, pemerintah juga mendorong transisi energi dan pembangunan infrastruktur digital sebagai dua mesin utama untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Sinergi antara ketersediaan energi bersih yang terjangkau dan akselerasi infrastruktur digital menjadi kunci utama menciptakan iklim investasi berdaya saing global sekaligus mempercepat pencapaian target pertumbuhan jangka panjang,” kata Haryo dalam keterangan resmi, dikutip Senin (5/10).

Haryo mengatakan, keandalan energi hijau menjadi salah satu prasyarat untuk menopang kebutuhan listrik nasional yang diproyeksikan mencapai 700-800 terawatt hour (TWh) pada 2030. Kebutuhan tersebut sejalan dengan pengembangan industri dan pusat data atau data center yang membutuhkan pasokan listrik memadai.

Pemerintah juga mengarahkan peningkatan kapasitas pembangkit hingga 100 GW peak berbasis energi terbarukan. Haryo mengatakan, untuk mendukung keandalan pasokan listrik, pembangunan jaringan transmisi ditargetkan mencapai 47.758 kilometer-sirkuit.

Di sisi lain, pemerintah juga mengupayakan pemerataan akses listrik. Program Listrik Desa disebut telah menjangkau 1.505 lokasi pada 2025 dan ditargetkan mencakup 4.390 lokasi pada 2026.

Pemerintah memperkirakan langkah tersebut dapat mendorong rasio elektrifikasi mendekati atau berada di atas 99%, sekaligus meningkatkan indeks ketahanan energi menjadi 7,13.

Selain energi, pemerintah melihat sektor mineral strategis sebagai peluang untuk memperbesar nilai tambah ekonomi. Haryo menuturkan, Indonesia memiliki cadangan dan sumber daya mineral seperti nikel, timah, bauksit, tembaga, emas, serta batu bara yang dapat mendukung pengembangan industri hijau.

Hilirisasi berbasis energi bersih, salah satunya melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik, disebut berpotensi meningkatkan nilai tambah hingga 67 kali lipat. Sementara itu, permintaan global terhadap ekosistem tersebut diproyeksikan mencapai US$5,91 triliun pada 2045.

Pemerintah juga menilai Indonesia juga memiliki bahan baku potensial untuk pengembangan industri energi terbarukan, seperti pasir silika untuk solar panel. Potensi tersebut dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok energi hijau global.

Haryo mengklaim, sejumlah negara seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada telah menunjukkan minat untuk bermitra dalam pengembangan teknologi transisi energi dan diversifikasi rantai pasok mineral kritis di Indonesia.

Untuk mendukung kebutuhan investasi tersebut, pemerintah juga mendorong penggunaan berbagai skema pembiayaan hijau, mulai dari green bonds, blended finance, Just Energy Transition Partnership (JETP), hingga Asia Zero Emission Community (AZEC).

Di sisi lain Haryo mengetakan, pemerintah turut menyiapkan sumber daya manusia melalui perluasan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi dan Program Vokasi agar tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan industri hijau yang berkembang.

“Melalui skema pembiayaan inovatif dan penyiapan SDM berkualitas, Pemerintah optimistis sektor ekonomi hijau dapat mempercepat pencapaian target emisi nol bersih sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas,” kata Haryo.