HP Gratis Masih Dikaji, Program Rekening Massal Ditargetkan Mulai Tahun Ini
Membuat ringkasan dengan AI Pemerintah masih menggodok rencana pembagian telepon seluler atau handphone (hp) gratis yang sebelumnya diungkapkan oleh utusan Presiden Hashim Djojohadikusumo. Ketersediaan anggaran untuk program tersebut masih perlu dibahas.
“Kalau anggaran untuk pembukaan rekening sudah siap. (Untuk HP) Nanti kami bahas,” ujar Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo kepada wartawan di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (14/10).
Ia mengatakan, rencana pembuatan rekening massal akan dimulai pada 2026. Penerima bantuan ini adalah masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga 4. "Kami memang siapkan pada 2026. Sekarang kan sudah Oktober ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera jalan,” kata dia.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan, penerima bantuan program pembukaan rekening akan mencapai 25,1 juta penduduk .
“Target kami ,prioritas di desil satu sampai desil empat. Sekitar 25,1 juta penduduk yang kami akan targetkan untuk dibukakan rekening,” kata Ferry.
Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintah terus merampungkan rencana membagikan ponsel pintar atau handphone (HP) kepada masyarakat. Rencana itu menurut Hashim dilakukan untuk menunjang rencana Presiden Prabowo Subianti memperluas inklusi keuangan sekaligus merombak sistem penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menurut Hashim, pembagian hp gratis akan membuat masyarakat mudah terhubungan dengan rekening digital yang akan digunakan untuk pembagian bansos langsung dari sebelumnya secara tunai menjadi sistem digital.
"Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam yang dilengkapi dengan rekening digital," ujar Hashim saat memaparkan materinya dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10).
Hashim menjelaskan, keberadaan rekening digital yang terintegrasi di ponsel penerima bertujuan mempermudah Kementerian Keuangan untuk mendistribusikan dana bantuan secara langsung tanpa perantara. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi penyaluran bansos di seluruh Indonesia.
"Menurut Bank Dunia, dan saya rasa pemerintah juga sepakat, sebanyak 30% penduduk kita tidak memiliki rekening bank. Mereka masih berada di luar sektor perbankan," ungkapnya.
Untuk menjangkau kelompok masyarakat yang belum berinteraksi dengan perbankan pemerintah telah menugaskan dua bank BUMN, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Kedua bank pelat merah itu diminta membukakan rekening massal.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
