Pemerintah akan Bagikan HP Gratis, Anggarannya Masih Dibahas

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengungkapkan pemerintah masih menggodok rencana pembagian telepon seluler atau hp gratis yang sebelumnya diungkapkan oleh utusan Presiden, Hashim Djojohadikusumo. 

Dradjad menyatakan pemerintah masih perlu membahas lebih lanjut rencana tersebut. Di sisi lain, ia memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pembukaan rekening massal bagi masyarakat berusia 17 tahun ke atas. 

“Kalau anggaran untuk pembukaan rekeningnya itu sudah siap. (Untuk hp gratis), nanti kita bahas,” kata Dradjad kepada wartawan di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (14/10). 

Ia mengatakan, rencana pembuatan rekening massal tersebut direncanakan dimulai pada 2026. Dengan target penerima masyarakat yang dikategorikan masuk desil 1 hingga 4. 

“Memang kita siapkan untuk 2026 ini, untuk 2026. Jadi kan sekarang sudah Oktober ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera jalan,” kata dia. 

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan jumlah masyarakat penerima yang diprioritaskan berjumlah sekitar 25,1 juta penduduk yang diutamakan berasal dari desil 1 hingga 4. 

“Target kita prioritas sekarang di desil satu sampai desil empat, sekitar 25,1 juta penduduk kita yang kita akan targetkan untuk dibukakan rekening,” kata Ferry. 

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintah terus merampungkan rencana membagikan ponsel pintar atau hp gratis kepada masyarakat penerima bansos. Rencana itu menurut Hashim untuk menunjang rencana Presiden Prabowo Subianti memperluas inklusi keuangan sekaligus merombak sistem penyaluran bantuan sosial (bansos). 

Menurut Hashim pembagian hp gratis akan membuat masyarakat mudah terhubung dengan rekening digital yang akan digunakan untuk pembagian bansos langsung dari sebelumnya secara tunai menjadi sistem digital.

"Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam yang dilengkapi dengan rekening digital," ujar Hashim saat memaparkan materinya dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10).

Hashim menjelaskan, keberadaan rekening digital yang terintegrasi di ponsel penerima bertujuan mempermudah Kementerian Keuangan untuk mendistribusikan dana bantuan secara langsung tanpa perantara. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi penyaluran bansos di seluruh Indonesia.

"Menurut Bank Dunia, dan saya rasa pemerintah juga sepakat, sebanyak 30% penduduk kita tidak memiliki rekening bank. Mereka masih berada di luar sektor perbankan," ungkapnya.

Untuk menjangkau kelompok masyarakat yang belum berinteraksi dengan perbankan pemerintah telah menugaskan dua bank BUMN, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Kedua bank pelat merah itu diminta membukakan rekening massal.