Hubungan RI-Singapura Memanas: Kabut Asap hingga Sengketa Energi

Hubungan Indonesia dan Singapura memanas di tengah kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang melanda. Asap karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia turut menyebabkan kualitas udara buruk sejumlah negara tetangga di ASEAN, termasuk Singapura. 

Indonesia saat ini menghadapi musim kebakaran hutan dan lahan paling intens dalam 11 tahun terakhir. Kondisi tersebut diperparah oleh musim kemarau yang lebih kering dari biasanya, berkaitan dengan pola cuaca El Niño global.

Namun selain akibat Karhutla, ada sejumlah masalah yang juga membuat hubungan antara Indonesia dengan Singapura. Berikut daftarnya: 

Karhutla

Langit Singapura mulai diselimuti asap hasil karhutla di Indonesia sejak bulan lalu. Polusi udara di sejumlah wilayah Singapura bahkan mencapai tingkat tertinggi dalam lebih dari satu dekade pada Rabu (14/10). 

Menurut laporan The Diplomat, konsentrasi partikel halus PM2.5 per jam meningkat di seluruh wilayah Singapura pada Rabu (14/10) sore. Di wilayah barat, konsentrasi PM2.5 mencapai 288 mikrogram per meter kubik. Angka ini masuk kategori sangat tinggi menurut klasifikasi Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) dan menjadi yang tertinggi sejak 2015. 

Pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia Syahganda Nainggolan turut memperkeruh situasi.  Ia menyebut Indonesia juga memasok oksigen ke negara tetangga, bukan hanya menghasilkan asap saat terbakar.

“Kami berusaha menjelaskan kepada mereka bahwa mereka bukan hanya mengirim asap. Tapi kalau asapnya (sedang) enggak ada, kami mengirim oksigen kan. Oksigen Singapura dan Malaysia itu kan datang dari hutan-hutan kami,” kata Syahganda di Kantor Lemhanas, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10).

Menteri Senior Singapura K Shanmugam menyatakan kekecewaannya atas pernyataan tersebut.  "Terus terang, tidak tepat untuk mengatakan ini ketika seluruh wilayah ini menderita akibat perilaku buruk perusahaan yang melanggar peraturan di Indonesia, dan orang-orang yang paling menderita adalah warga Indonesia," kata dia kepada wartawan, dikutip dari akun Instagram Pemerintah Singapura.

Shanmugam mengatakan, kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan sebenarnya bisa dicegah. Ia juga menekankan bahwa tanggung jawab atas masalah ini harus ditetapkan secara jelas.

Tensi ini makin panas ketika pemerintah Singapura memutuskan untuk menyelidiki perusahaan-perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas karhutla. Jika diperlukan, Singapura akan mengambil tindakan berdasarkan Undang-undang Kabut Asap Lintas Batas serta menjajaki kemungkinan kolaborasi penindakan dengan negara lain.

Singapura juga menawarkan bantuan kepada Indonesia dan akan terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia serta mitra ASEAN untuk mengatasi persoalan tersebut. 

"Kami akan melakukan apapun untuk melindungi warga Singapura dan bekerja sama dengan negara tetangga untuk menyelesaikan sumber masalah kabut asap," ujar Lawrence, Kamis (15/10).

Tawaran bantuan ini tak langsung mendapatkan jawaban dari Indonesia. “Ini lagi didiskusikan bagaimana kami berkolaborasi soal bantuan itu,” kata Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, saat ditemui di Jakarta, Senin (12/10). 

Tiga hari berselang, Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Arrmanatha Nasir menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk menerima bantuan dari negara-negara tetangga dalam menangani karhutla di sejumlah daerah di Tanah Air. 

Ia menuturkan, mekanisme bantuan tersebut sudah dalam proses pembahasan di level teknis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Tak hanya menawarkan bantuan untuk memadamkan api, Singapura pada pekan berikutnya mengirimkan surat peringatan kepada tujuh perusahaan yang diduga memicu kabut asap di negara tersebut. Mereka meminta perusahaan terkait untuk mencegah penyebaran api dan menyerahkan rencana penanganan kebakaran. 

Ketujuh perusahaan itu adalah  PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Mekar Hijau, PT Paramitra Mulia Langgeng, PT Sumatera Alam Anugerah, PT SBA Wood Industries, PT Hutan Lestari Raya, dan PT Bangkanesia.

Beberapa hari berselang, Kementerian Kehutanan kemudian menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan terkait temuan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada area konsesi, termasuk atas PT Bumi Mekar Hijau alias BMH. Perusahaan ini merupakan salah satu pemasok eksklusif jangka panjang kayu pulp untuk PT Asia Pulp and Paper Indonesia (APP), bagian dari Grup Sinar Mas.  

Di tengah masalah Karhutla, Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada beberapa negara yang menghina Indonesia. Dia menyebut akan mengungkap perusahaan-perusahaan asing yang turut terlibat dalam masalah ini. 

“Bagi negara-negara tertentu yang suka menghina bangsa Indonesia, pada saatnya kita akan buka perusahaan-perusahaannya,” kata Prabowo dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Rabu (21/10). 

Menurut dia, hasil penyelidikan pemerintah di lapangan menunjukkan,  masalah karhutla tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam (alamiah). Ada campur tangan manusia yang harus disikapi dengan teliti dan hati-hati.

“Kalau buktinya sudah jelas kami akan bertindak,  kami akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan yang melanggar,” ucapnya.

Kepala Kepolisian RI Suyudi Ario Seto telah menetapkan 11 tersangka korporasi dalam kasus karhutla di Indonesia. Tiga diantaranya merupakan perusahaan asing atau penanaman modal asing (PMA). 

“Kami sudah menetapkan 11 tersangka korporasi, tiga di antaranya PMA. Tetapi, sementara masih dalam proses,” kata Suyudi saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan usai Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (21/10). 

Suyudi enggan memerinci nama korporasi yang menjadi tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, akan ada waktunya kepolisian akan menjelaskan.

Penanganan korporasi karhutla oleh Singapura terus berlanjut. Sabtu lalu, otoritas Singapura memperluas investigasinya terhadap masalah karhutla melalui permintaan informasi NEA kepada 10 perusahaan Singapura yang memiliki konsesi lahan di Indonesia. 

Badan Lingkungan Singapura itu menyatakan,  10 perusahaan yang terdaftar di Singapura itu bergerak di sektor kelapa sawit atau kehutanan. Perusahaan-perusahaan itu termasuk Wilmar International Ltd, Golden Agri International Pte Ltd, dan First Resources Ltd.

Pemangkasan Ekspor Gas RI ke Singapura

Tak hanya karhutla, hubungan kedua negara juga memanas dalam hal ekspor gas. Pemerintah mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang kontrak ekspor gas alam ke negara tetangga untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri. 

Sikap tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia setelah Presiden Prabowo Subianto meminta untuk menjaga sumber daya nasional di tengah kondisi geopolitik global yang penuh tekanan saat ini. 

Bahlil juga mengancam bakal menghentikan ekspor gas ke negara-negara yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghargai Indonesia. “Saya akan melakukan evaluasi dan saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” kata Bahlil sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Kementerian ESDM pada Kamis (22/10). 

Satu hari berselang, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan Indonesia mulai mengurangi ekspor gas ke Singapura yang berasal dari dua wilayah, yakni Natuna sebesar 15 BBTUD dan Sumatra sebanyak 16 BBTUD. 

“Mulai besok (Sabtu 24/10), kita kurangi ekspor gas ke Singapura. Dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatra 16 BBTUD,” ujar Djoko saat ditemui di sela-sela Malam Penganugerahan Penghargaan Energi Subroto Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (23/10) malam.

Dia menegaskan, pengurangan ekspor gas tersebut hanya berlaku untuk Singapura. Tidak ada negara lain yang terkena kebijakan serupa karena jalur pipa ekspor gas yang dimaksud memang terhubung ke Singapura. 

"Nggak ada (negara lain). Pipanya kan ke Singapura aja," kata Djoko.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan, Singapura telah berinvestasi dalam terminal gas alam cair (LNG) agar dapat mengimpor gas dari berbagai negara guna mengantisipasi gangguan pasokan.

"Kami berharap semua pihak memenuhi komitmen mereka, dan importir gas Singapura akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak serta kepentingan Singapura berdasarkan kontrak tersebut," kata Wong, dalam pidatonya pada acara penghargaan dan konferensi Partai Aksi Rakyat (PAP), Minggu (25/10).

Selain memperkuat ketahanan pasokan, Wong menyebut pemerintah Singapura tengah mengkaji potensi energi nuklir sebagai sumber listrik yang lebih bersih dan andal. Namun, ia menegaskan bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas, mengingat Singapura merupakan negara kecil dengan kepadatan penduduk tinggi.

"Ada kekhawatiran mengenai keamanan energi nuklir di negara kecil dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Singapura. Kami menanggapi kekhawatiran tersebut dengan sangat serius. Keselamatan harus menjadi prioritas utama," katanya.

Ekspor Satu Pintu melalui DSI

Ketegangan Indonesia-Singapura juga sempat terjadi ketika RI mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) Mei lalu. Hal ini tertuang melalui Peraturan Pemerintah (PP) soal Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Latar belakang penetapan skema ekspor satu pintu ini lantaran maraknya praktik under-invoicing atau praktik pelaporan di mana nilai ekspor lebih kecil daripada catatan nilai impor negara tujuan. “Under-invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan,” kata Prabowo pada rapat paripurna di DPR, Rabu, 20 Mei. 

Prabowo menyebut, Indonesia kehilangan potensi penerimaan negara hingga US$908 miliar atau setara Rp 15.400 triliun akibat praktik ini selama 34 tahun terakhir. Tiga komoditas unggulan ekspor Indonesia yang bakal menjadi pertama yang diatur dalam skema satu pintu ini adalah batu bara, minyak kelapa sawit, dan paduan besi atau ferroalloy. Nilai ekspor ketiganya pada 2025 mencapai lebih dari US$72 miliar atau mencakup 25,6% dari total ekspor Indonesia.

Namun pada akhirnya, Wakil Perdana Menteri Singapura sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri, Gan Kim Yong merespons bahwa setiap negara memiliki kebijakan dan prioritas ekspornya masing-masing. Ia menyatakan,  pemerintah Singapura akan berupaya agar arus barang tidak terganggu.

"Kami akan terus bekerja sama dengan dengan pelaku bisnis Singapura untuk memastikan bahwa ekspor ke Indonesia dan akses kami ke barang ekspor dari Indonesia akan terus mengalir dengan bebas," ujar Gan dalam Pertemuan Menteri Enam Kelompok Kerja Ekonomi (6WG) di Jakarta, Selasa (9/6).

Ia menekankan, Singapura juga akan memastikan Indonesia terus menjadi tujuan investasi yang menarik. Singapura berharap bisa bekerja sama dengan Indonesia untuk pengembangan pusat keuangan di kedua negara.

"Ini termasuk dalam kepentingan kami untuk memastikan Indonesia memiliki pusat keuangan yang kuat dan fundamental ekonomi yang kuat. Sebab, ini juga akan mendukung status Singapura sebagai hub bisnis di regional," ujarnya.

Rencana Ekspor Listrik

Selain tiga masalah di atas, Indonesia dan Singapura juga mengalami kendala akibat masalah ekspor listrik. Rencana tersebut hingga saat ini belum mencapai kesepakatan final. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, kondisi itu disebabkan karena kedua belah pihak belum sepakat mengenai harga. Ia mengatakan, Indonesia siap mengirim listrik ke Singapura setelah persoalan harga sudah disepakati.  

“Saya punya negosiasi menyangkut kirim listrik ke Singapura, belum deal karena harganya belum clear, kalau harganya clear saya akan kirim,” kata Bahlil dalam Bali Tech Week 2026 di Sanur, Bali, Senin (19/10). 

Adapun Singapura telah memberikan persetujuan dan lisensi bersyarat kepada tujuh perusahaan Indonesia dengan total kapasitas sekitar 3,4 gigawatt (GW).  Meski demikian, implementasi proyek tidak langsung dilakukan dalam kapasitas penuh. Proyek akan dimulai dari sekitar 600 megawatt (MW) sebelum ditingkatkan secara bertahap.

Pembahasan ekspor listrik ini telah berlangsung sejak masa pemerintahan Presiden RI ketujuh, Joko Widodo. Sebuah konsorsium yang dipimpin oleh perusahaan EBT asal Singapura, Sunseap Group, telah menandatangani nota kesepahaman untuk mengembangkan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kepulauan Riau.

Pada awalnya, PLTS yang akan dibangun berkapasitas total 7 gigawatt-peak (GWp), termasuk di dalamnya PLTS terapung sebesar 2,2 GWp di pulau Batam. Listrik yang dihasilkan nantinya diekspor untuk Singapura menggunakan kabel listrik bawah laut.

Rencana ini awalnya mendapatkan pertentangan dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dia mengatakan, jika Indonesia berhasil mengembangkan potensi EBT, produknya tidak akan diekspor namun digunakan untuk memacu industri dalam negeri.  

Penentangan ini juga datang dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menyebut Singapura telah mengajukan permintaan agar Indonesia bisa mengekspor listrik bersih. Luhut geram karena seluruh proyek pembangunan transmisi untuk mengirim listrik ke Singapura tidak diberikan ke Indonesia.

Meski bergejolak, pembahasan rencana ekspor listrik ke Singapura terus berjalan. Pemerintah Indonesia juga menetapkan syarat kepada Singapura untuk mengakomodir penggunaan jasa dan barang dalam negeri atau tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 60% untuk ekspor 4 gigawatt (GW) listrik pada 2027 hingga 2035.