Prabowo Gelar Rapat dengan Menkeu, Bahas Inflasi hingga APBN

Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah melaksanakan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11). Rapat yang digelar di Istana Kepresidenan ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga.

Suahasil menyebut dalam rapat tersebut ada beberapa hal terkait perkembangan ekonomi terkini yang dia bahas bersama Prabowo. Mulai dari inflasi hingga APBN 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengeluarkan bahwa secara tahunan atau year-on-year (yoy) inflasi Oktober 2026 mencapai 3,23%. Adapun inflasi tahun kalender  tercatat sebesar 2,40%. Bank Indonesia telah menargetkan pengendalian inflasi tahun ini dalam kisaran 2,5% ± 1%.

“(Angka) 3,23% itu di dalam rentang yang menjadi target inflasi Indonesia. Jadi ini masih sesuai jalur,” kata Suahasil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (3/11).

Hal kedua yang dibahas terkait indeks PMI Manufaktur yang meningkat. Pada September angkanya mencapai 52 dan naik menjadi 54 di Oktober. Suahasil menyebut jika angka PMI berada di atas 50 poin menandakan bahwa sektor manufaktur RI mulai menunjukkan meningkatnya permintaan.

“Peningkatan ini menunjukkan pengusaha mulai bersiap-siap menaikkan produksi dengan membeli lebih banyak,” ujarnya.

Ketiga, hal yang dibahas berkaitan dengan arus modal asing yang masuk pada pasar keuangan domestik melalui surat berharga negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Menurutnya dua instrumen tersebut masih cukup menarik sehingga bisa menarik modal ke dalam negeri.

“Meski di pasar SBN itu yieldnya mulai meningkat, itu karena efek dari luar negeri. Harga minyak meningkat, meski mulai menurun ke US$ 113-114 per barel namun kami harus siap siaga untuk APBNnya,” ucapnya.

Keempat, dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait perkembangan terkini APBN per Oktober 2026. Dia menyebut posisi APBN masih sesuai jalur, baik dari segi pendapatan ataupun belanja.

“Untuk pendapatan negara kami harus mengumpulkan lebih dari Rp 600 triliun di November-Desember 2026. Selain itu untuk belanja negara masih sekitar Rp 990 triliun untuk dibelanjakan,” katanya.

Suahasil mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada seluruh kementerian dan lembaga, agar belanja negara harus dilakukan secara efisien, meski tahun 2026 berakhir dalam dua bulan lagi.

“Silakan, tapi harus tetap efisien dan berada dalam tata kelola yang baik serta sesuai target output yang dicanangkan,” ujarnya. Dia menyebut Kementerian Keuangan saat ini terus mencari sumber pendapatan bagi negara, namun harus dilakukan bersamaan dengan efisiensi belanja.