Pemerintah Berharap Isu Pemakzulan Gibran Tak Ganggu Investasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berharap dinamika politik terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengganggu investasi dan prospek perekonomian nasional.

Airlangga menyatakan pemerintah akan terus menjaga fundamental ekonomi Indonesia tetap solid di tengah berbagai dinamika politik yang berkembang.

Ia menilai, dinamika politik seharusnya tidak dicampuradukkan dengan kondisi fundamental ekonomi. Ia menilai gejolak politik lebih berkaitan dengan sentimen pasar, bukan mencerminkan perubahan fundamental perekonomian.

"Market harus bisa membedakan antara yang sentimental dan yang fundamental," kata Airlangga ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11).

Airlangga mencontohkan negara-negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang tinggi umumnya mampu memisahkan urusan politik dan ekonomi.

Karena itu, pemerintah berupaya menjaga agar kondisi ekonomi nasional tetap stabil dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik.

Airlangga juga menyinggung pentingnya menjaga stabilitas pasar modal. Ia berharap tidak ada kejutan lain di pasar keuangan yang dapat memengaruhi kepercayaan investor.

"Yang kita tunggu kan, jangan ada surprise lagi di capital market," katanya. 

Airlangga berharap ketidakpastian politik tidak membuat investor menunda atau mengurangi rencana investasinya di Indonesia.

"Kita lihat ke depan, tetapi kita berharap bahwa ini tidak mempengaruhi investasi dan juga potensi perekonomian secara nasional," kata Airlangga.

Sebelumnya, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menerima delegasi anggota dewan yang menyerahkan dokumen usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Rapat penyerahan usulan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11). 

Usulan HMP ini diajukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan perbuatan tercela, serta penilaian bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden RI sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Berdasarkan penghitungan resmi dokumen penandatangan, total anggota yang mengusulkan HMP mencapai 120 orang dari seluruh atau delapan fraksi yang ada di parlemen.

Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka dikabarkan meneken surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Setelah meneken surat pengunduran diri, Gibran akan menyerahkannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11).  

Katadata mendapatkan informasi mundurnya Gibran dari beberapa sumber pada Rabu sore hingga malam ini (11/11). Upaya konfirmasi atas kabar ini kepada Staf Khusus Wapres Tina Talisa. Mundurnya Gibran di tengah usulan anggota DPR yang mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran. 

Wacana pemakzulan ini bergulir setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir keabsahan ijazah pendidikan Gibran yang menjadi syarat pencalonan wakil presiden.  

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya mengatakan berdasarkan prosedur, jika seorang wapres mengundurkan diri maka dia harus mengajukan surat kepada MPR RI.  

Dia menyebut hal ini dilakukan karena presiden dan wakil presiden saat ini dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Selain itu terdapat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan pasangan tersebut memenangkan pemilu dan dilanjutkan pengambilan sumpah yang dipandu Ketua Mahkamah Agung (MA) dalam sidang MPR.