Nonton Bareng dan Diskusi Film Pesta Babi (Foto: Katadata/Fauza Syahputra) Show
Katadata/Fauza Syahputra
Fauza Syahputra
24 Mei 2026, 11:19

[Foto] Nonton Bareng dan Diskusi Film Dokumenter Pesta Babi

Lebih dari 100 peserta yang didominasi Gen Z mengikuti acara nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi di sekretariat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/5) malam. Mereka antusias menonton film yang mengangkat isu mengenai proyek pembangunan di Papua Selatan.

Film Pesta Babi garapan Dandhy Laksono dan Cypri Dale yang memiliki durasi total sekitar 95 menit atau 1 jam 35 menit ini menggambarkan bagaimana hutan-hutan adat dibuka untuk proyek bioetanol dan ketahanan pangan dalam skala besar.

Di sisi lain kehidupan masyarakat adat seperti suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu disebut kehilangan tanah dan ruang hidup serta merasa tersingkir dari tanah leluhur mereka sendiri akibat ekspansi proyek perkebunan tebu, sawit, hingga food estate.

Selain nobar, acara tersebut juga diisi dengan diskusi. Kreator konten, Virdinda yang menjadi salah satu penanggap menjelaskan bahwa film Pesta Babi bukanlah hanya karya visual semata, melainkan bentuk ketidakadilan kekuasaan yang merampas ruang hidup masyarakat Papua.

"Bahwa penggusuran itu rasanya sebagai suatu yang rasional, penolakan sebagai pembangkangan dan masyarakat adat dinilai sebagai kelompok primitif, yang jika menolak pembangunan itu seperti tidak memiliki masa depan," jelasnya.

Sementara itu Jerry (24) mahasiswa asal Papua Pegunungan mengatakan bahwa film Pesta Babi ini menggambarkan realitas nyata yang terjadi saat ini di Papua.  Ia pun berharap pemerintah tidak hanya mengeksplorasi kekayaan alam yang ada di Papua saja, tetapi juga harus memperhatikan sumber daya manusia atau masyarakat yang berada di dalamnya.

"Hutan adat kami diambil secara paksa tanpa adanya konfirmasi," katanya kepada Katadata.co.id.

Adapun sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membantah narasi bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan merupakan kolonialisme modern. Alasannya, Papua adalah bagian integral dari Indonesia.

"Pembukaan lahan seperti itu juga terjadi juga di Kalimantan dan pulau-pulau lain sebagai bagian integral dari NKRI," katanya pada Kamis (14/5) seperti yang dikutip dari Antara.

add katadata as preferred source
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Fauza Syahputra

Cek juga data ini