Komitmen Pemerintah Selamatkan UMKM, Beri Modal hingga Serap Produk

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) cukup terpukul oleh pandemi corona. Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengklaim banyak UMKM yang gulung tikar karena efek pandemi.

Meski begitu, bagi UMKM yang bisa bertahan, Teten menegaskan bahwa pemerintah akan membantu secara maksimal. "UMKM yang masih bisa bertahan, bahkan tumbuh, masih ada permintaan produk, baik dalam maupun luar negeri, ini harus dibantu habis-habisan," ujarnya dalam forum diskusi di Jakarta, Jumat (4/9).

Teten mengatakan berbagai langkah dukungan dilakukan oleh pemerintah dari segi pembiayaan untuk UMKM. Seperti program restrukturisasi kredit, subsidi bunga, pinjaman baru yang lebih murah, bahkan KUR ultra mikro yang bunganya 0% bagi peminjam di bawah Rp 10 juta.

Kendati demikian, Teten mengatakan ada yang lebih penting dari pemberian modal kerja, yaitu meningkatkan penyerapan produk UMKM tersebut. Dia menilai bahwa di tengah kondisi seperti ini, hanya pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki daya beli besar untuk menyerap produk UMKM itu.

"Saya kira, sudah ada pembicaraan di komite pemulihan ekonomi nasional agar (produk UMKM) diserap oleh BUMN," ujarnya.

Tidak hanya BUMN, kementerian atau lembaga juga didorong untuk menyerap produk-produk UMKM ini sesuai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo. Kebijakannya adalah belanja negara yang sudah dianggarkan untuk tahun ini dalam APBN, diprioritaskan untuk menyerap produk UMKM.

Teten mengatakan bahwa tahun ini ada sekitar Rp 307 triliun dari APBN 2020 yang sudah diperintahkan untuk membeli produk UMKM. Jika kebijakan ini dipertahankan, maka UMKM akan memiliki pasar niche yang besar setiap tahunnya.

"Ini kami sedang dalam proses percepatan supaya kementerian dan lembaga menyerap produk UMKM, bekerja sama dengan LKPP dan pemerintah daerah," kata Teten.

Salah satu program yang sudah dijalankan sebagai upaya penyerapan produk UMKM adalah komitmen dari setidaknya sembilan BUMN untuk tidak ikut tender bernilai di bawah Rp 14 miliar. Program bernama Pasar Digital (PaDi) ini diluncurkan pada 17 Agustus 2020 lalu.

Sementara itu, dari sisi program pembiayaan yaitu bantuan presiden (banpres) produktif untuk pelaku UMKM, Teten mengatakan bahwa penyalurannya sudah mencapai Rp 13,4 triliun atau 61% dari pagu Rp 20,1 triliun. Penyerapannya terbilang cepat karena diluncurkan sepekan ke belakang.

Program banpres produktif masuk ke dalam pos anggaran bantuan UMKM yang dialokasikan sebesar Rp 123,46 triliun. Hingga 2 September 2020, realisasinya sudah mencapai Rp 58,53 triliun, atau 47,41% dari pagu.

Lebih perinci, realisasi tersebut terdiri dari penempatan dana Rp 41,2 triliun, banpres produktif Rp 13,4 triliun, subsidi bunga Rp 2,6 triliun, penjaminan modal kerja Rp 500 miliar, PPh final UMKM DTP Rp 300 miliar, dan pembiayaan investasi korporasi Rp 1 triliun.