Mandiri Sebut Belum Ada Progres dari Proses Penyelamatan Bank Muamalat
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menyebut belum ada progres dari rencana penyelamatan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Beredar kabar Bank Mandiri tengah dalam pembicaraan untuk masuk ke Bank Muamalat yang sedang mengalami tekanan keuangan, meski skemanya belum terang.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Sulaiman Arif Arianto, ketika ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (26/11). Ia hanya menggelengkan kepala saat ditanya terkait progres pembicaraan tersebut. Dia pun tidak banyak memberikan komentar atas pertanyaan wartawan terkait penyelamatan Bank Muamalat.
Sulaiman mengatakan, masalah penyelamatan Bank Muamalat merupakan ranah pemegang saham Bank Mandiri, yaitu Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN. "No comment. Itu sesuai dengan ranahnya Pak Wakil Menteri BUMN. Kami tidak dalam kapasitas untuk bicara itu," kata Sulaiman di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (26/11).
Berdasarkan beberapa informasi yang diperoleh Katadata.co.id, Bank Mandiri tidak masuk secara langsung dengan menyuntikkan dana kepada Bank Muamalat. Bank pelat merah itu hanya menyediakan bantuan asistensi.
Informasi tersebut diperkuat dengan kehadiran Sulaiman dalam pertemuan antara manajemen Bank Muamalat dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (28/10). Dalam agenda tersebut juga hadir Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.
(Baca: Tumpukan Kredit Seret Terus Sandera Muamalat)
Kementerian BUMN pun mengaku dilibatkan dalam diskusi penyelamatan bank syariah pertama di Indonesia ini. "Terserah OJK mau diapakan (Bank Muamalat). Kami tunggu saja karena OJK yang memiliki kewenangan sebagai pengawas," kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo ketika ditemui di Jakarta, Senin (11/11).
Ia juga enggan merinci opsi apa saja yang dikaji untuk menyelematkan bank syariah tertua di Indonesia itu. "Bank Himbara bisa untuk melakukan investasi (di Muamalat). Tapi, kalau untuk penyelamatan, kami bukan entitas yang berwenang," kata dia.
(Baca: LPS Belum Dilibatkan dalam Penyelamatan Bank Muamalat)
Tertekan Pembiayaan Seret
Bank Muamalat tengah mengalami tekanan keuangan. Rasio pembiayaan seret (non performing financing/NPF) tinggi, sedangkan permodalan semakin menipis. Hal ini membuat ruang gerak bank terbatas untuk ekspansi kredit. Meski begitu, pemegang saham mayoritasnya tidak bisa menambah modal karena terbentur aturan internal.
Bank syariah pertama di Indonesia tersebut pun sudah bertahun-tahun membuka diri untuk masuknya investor baru. Sederet nama calon investor pernah mencuat, namun belum ada yang gol.
Berdasarkan laporan keuangan Bank Muamalat pada semester I 2019, perusahaan hanya membukukan laba bersih sebesar Rp 5,08 miliar, anjlok 95% dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 103,74 miliar. Penyebabnya, laba operasional yang turun 87,77% menjadi Rp 19,06 miliar, imbas penurunan pendapatan. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil tercatat turun 68,12% menjadi Rp 203,34 miliar.
Di sisi lain, perusahaan mencatatkan rugi nonoperasional sebesar Rp 12,28 miliar. Kerugian ini lebih rendah 23,74% dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 16,12 miliar. Perkembangan ini seiring beban nonoperasional yang turun 28,63% menjadi Rp 12,96 miliar, dari periode sama tahun lalu Rp 12,28 miliar.
Rasio pembiayaan seret (NPF) bruto per akhir Juni tercatat 5,41%, naik dari posisi sama tahun lalu 1,65%. Sedangkan NPF neto tercatat 4,53%, melonjak dari posisi sama tahun lalu 0,88%. Adapun sesuai ketentuan, batas maksimal rasio NPF neto yang ditetapkan otoritas yakni 5%. Seiring perkembangan tersebut, rasio kecukupan modal tergerus menjadi 12,01%, dari posisi sama tahun lalu 15,92%.
Saat ini, mayoritas saham Bank Muamalat dipegang Islamic Development Bank (IDB) dengan besaran 32,74%, diikuti Bank Boubyan 22%, Atwill Holdings Limited 17,91% dan National Bank of Kuwait 8,45%. Sisanya, saham dipegang IDF Investment Foundation 3,48%, BMF Holdings Limited 2,84%, Reza Rhenaldi Syaiful dan Dewi Monita masing-masing 1,67%, Andre Mirza Hartawan 1,66%, Koperasi Perkayuan Apkindo – MPI (Kopkapindo) 1,39%, dan pemegang saham lainnya 6,19%.
