Strategi Memenangkan Hati dan Pikiran Masyarakat Papua

Pertama, melalui rekonstruksi sosial di tingkat individu maupun tingkat kolektif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti sosiologi asal Harvard, Matthew Clair, “ras” merupakan sebuah konsep yang dibentuk oleh konstruksi sosial. Konsep “ras” tidak tercipta secara alami berdasarkan kondisi biologis seseorang, tetapi terbentuk karena kecenderungan manusia untuk mengelompokkan suatu bagian masyarakat berdasarkan ciri-ciri fisik yang mereka miliki.

Sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya yang berasal dari Indonesia Bagian Barat, memiliki sedikit ruang interaksi dengan masyarakat asli Papua. Sehingga, mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kompleksitas budaya dan istiadat Papua.

Minimnya pengetahuan mengenai masyarakat dengan latar belakang berbeda dapat menyebabkan bias yang tak disadari (unconscious bias). Hal ini terbentuk dari interaksi sehari-hari individu sejak masih berada dalam masa kanak-kanak sehingga muncul kecenderungan memandang masyarakat asli Papua melalui kacamata budaya mereka sendiri.

Oleh karena itu, sebagai organisasi pertama yang dikenal oleh individu, keluarga memegang peranan penting dalam merekonstruksi persepsi generasi muda mengenai masyarakat asli Papua. Peran keluarga idealnya didampingi oleh pendidikan formal dan non-formal yang mengedepankan nilai-nilai toleransi, sehingga nilai-nilai tersebut dapat terinternalisasi sejak dini di level individual.

Pada pendidikan tinggi, upaya untuk meningkatkan interaksi masyarakat di Pulau Jawa dengan masyarakat asli Papua telah dilakukan melalui pertukaran pelajar dari universitas-universitas di Papua dan Jawa. Salah satu contohnya yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Papua Universitas Indonesia dan Universitas Cenderawasih di tahun 2014. Program ini diikuti oleh hampir 50 mahasiswa dari kedua perguruan tinggi.

Melihat urgensi yang ditimbulkan oleh unjuk rasa di Papua dan Papua Barat, muncul kebutuhan untuk mengembangkan dan mereplikasi program-program ini di institusi pendidikan lain di Indonesia.

(Baca Juga: Pemerintah Tidak Akan Buka Opsi Referendum Papua)

Kedua, melalui peran advokasi dari organisasi sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Meskipun selama ini sudah banyak berjalan, fungsi advokasi dari organisasi sipil dan LSM mayoritas terpusat kepada hubungan vertikal antara pemerintah Indonesia dan masyarakat asli Papua.

Misalnya hal ini terkait kondisi HAM masyarakat asli Papua, kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah terpencil, kebebasan media di Provinsi Papua dan Papua Barat, dan banyak lagi yang lain. Dari isu-isu tersebut, sedikit dijumpai advokasi yang berfokus kepada masalah diskriminasi terhadap masyarakat asli Papua di luar tanah Papua.

Mengingat permasalahan diskriminasi rasial di luar Papua masih marak terjadi, organisasi sipil dan LSM sekiranya perlu mempertimbangkan untuk memperluas cakupan advokasinya ke level horizontal. Dalam hal ini seperti mencakup hubungan antara masyarakat asli Papua dan masyarakat non-Papua di Indonesia.

Ketiga, melalui penambahan keterwakilan masyarakat Papua di media masa. Hingga saat ini representasi masyarakat asli Papua di media masa masih jarang ditemui. Dalam jumlah representasi yang terbatas tersebut, banyak di antaranya yang melanggengkan stereotip negatif terhadap masyarakat asli Papua.

Media masa hingga saat ini masih menjadi sumber utama masyarakat umum dalam mendapatkan informasi. Karena itu, bagi masyarakat yang tidak memiliki gambaran mengenai masyarakat asli Papua, informasi yang ditampilkan oleh media masa dapat dipersepsikan sebagai realita.

Oleh karena itu, menambah representasi masyarakat asli Papua di media dalam bingkai yang positif tidak hanya mengubah persepsi masyarakat Indonesia di Jawa terhadap masyarakat asli Papua. Representasi ini juga merupakan sebuah bentuk pengakuan bahwa penduduk asli Papua merupakan bagian dari masyarakat Indonesia.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan masyarakat sipil tersebut mungkin merupakan sebuah proses panjang yang akan berlangsung selama beberapa generasi. Unjuk rasa yang kini tengah terjadi di Papua dan Papua Barat sepatutnya dilihat oleh masyarakat Indonesia sebagai sebuah momentum yang tepat untuk mulai mengubah kultur masyarakat di Pulau Jawa ke arah yang lebih egaliter.

Penutup

Rentetan peristiwa yang terjadi pasca-pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya sepatutnya menjadi sebuah pelajaran mengenai pentingnya inklusifitas masyarakat asli Papua di Pulau Jawa. Telah terbukti bahwa respons yang mengandung kekerasan -termasuk intimidasi dengan unsur rasial- bukan merupakan jawaban untuk mengatasi permasalahan separatisme di Papua. Sebaliknya, hal tersebut justru berpotensi memperkuat narasi propoganda OPM dan mengeksklusi masyarakat asli Papua dari narasi kebangsaan indonesia.

Diperlukan sebuah perubahan fundamental dari masyarakat mengenai anggapan bahwa menjaga Papua sebagai bagian dari NKRI merupakan tanggungjawab pemerintah semata. Setiap unsur negara memiliki peranan tersendiri dalam mempertahankan keutuhan bangsa, dan peran paling mendesak bagi masyarakat sipil saat ini adalah mendukung terciptanya kondisi sosial yang kondusif bagi masyarakat Papua.

Akan tetapi, sebelum kita dapat menciptakan perubahan tersebut, hal yang pertama-tama harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia di luar Papua adalah mengakui bahwa permasalahan diskriminasi rasial merupakan masalah yang terletak pada masyarakat Indonesia di Pulau Jawa, bukan pada masyarakat asli Papua.