Menata Ulang Arsitektur Kesehatan Global

Wempi Saputra, Ph.D
Oleh Wempi Saputra, Ph.D
15 November 2021, 14:19
Wempi Saputra
Ilustrator: Joshua Siringo Ringo | Katadata
Seorang seniman Kalbar membuat lukisan mural saat mengikuti Festival Mural Bhayangkara di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (30/10/2021). Pada Festival Mural Bhayangkara tersebut belasan tim seniman lukis Kalbar membuat mural tentang peran generasi muda untuk berkreasi dalam menyampaikan informasi yang positif di masa pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/aww.

Konferensi Tingkat Tinggi G20 di kota Roma, Italia (KTT Roma) pada 30 - 31 Oktober 2021 lalu telah usai. Terdapat 27 isu yang menjadi konsensus para kepala negara dalam kaitannya dengan isu-isu global.

Permasalahan yang dibahas ini seperti kondisi ekonomi global dan proses pemulihan ekonomi, kesehatan, pendidikan, pembangunan dan keuangan berkelanjutan, serta infrastruktur. Lalu terkait energi dan perubahan iklim, ketahanan pangan dan nutrisi, inklusi finansial, pemberdayaan perempuan, transportasi, pariwisata, anti korupsi, data gaps, perlindungan sosial dan sejumlah isu pembangunan lainnya.

Isu terkait ekonomi global, kesehatan, dan perubahan iklim termasuk yang paling banyak menyedot perhatian dan perdebatan. Presiden Joko Widodo dalam kesempatan intervensi di salah satu sesi KTT Roma yang membahas ekonomi dan kesehatan global menyampaikan pesan kunci bahwa pemulihan ekonomi sangat tergantung dengan seberapa cepat kita mengatasi pandemi.

Pandemi Covid-19 yang kita hadapi saat ini mengajarkan bahwa kerja sama global merupakan suatu keniscayaan. Dalam konteks inilah, Presiden mengusulkan suatu upaya untuk menata ulang arsitektur kesehatan global yang dapat menyiapkan dunia menghadapi pandemi di masa datang.

Sehari sebelumnya, terdapat pertemuan antara para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan negara-negara G20. Pembahasannya menyangkut berbagai isu di bidang kesehatan dengan fokus masalah vaksinasi dan pentingnya kerja sama di bidang kesehatan dan keuangan untuk menyusun rencana dan implementasi program Pandemic Prevention Preparedness and Response (PPR).

Gordon Brown, mantan Perdana Menteri Inggris yang mewakili Gugus Tugas Para Kepala Negara untuk vaksin menyampaikan pidato kunci secara virtual. Beliau menyampaikan bahwa terdapat 12,2 miliar vaksin yang akan diproduksi selama 2021. Negara-negara maju (Kanada, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Korea Selatan, Australia serta Uni Eropa) memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan vaksinnya di tahun ini, bahkan berlebih. Sedangkan di negara-negara miskin dan berkembang kondisinya sangat bervariasi.

Lebih lanjut, kapasitas vaksin di negara-negara G7 sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan 40 % di akhir tahun 2021 dari negara-negara miskin dan berkembang. Tantangan utamanya adalah distribusi vaksin dan kecepatan vaksinasi.

Gugus Tugas Bersama Kesehatan dan Keuangan

KTT Roma mengingatkan minimal ada tiga isu utama global yang harus diwaspadai karena akan berdampak siginifikan terhadap proses pemulihan ekonomi. Pertama, akses dan kecepatan vaksinasi. Kedua, kenaikan harga komoditas yang mendorong inflasi global. Ketiga, isu terkait teknologi digital dan perubahan iklim.

Khusus terkait isu kesehatan, masih rendahnya tingkat vaksinasi di negara-negara miskin -khususnya di Afrika yang rata-rata di bawah 10 %, bahkan ada yang hanya 3 - 5 %- menjadikan proses pemulihan ekonomi global menjadi tidak seimbang. Walaupun tingkat vaksinasi sudah cukup tinggi di negara-negara maju (60 – 80 %) dan sebagian negara berkembang (25 – 40 %), indikasi risiko penularan Covid-19 tetap tinggi dan itu berpengaruh ke seluruh negara.

Dalam konteks inilah, kerja sama global perlu diperkuat dan lebih terkoordinasi. Hasil studi High Level Independent Panel yang terbentuk dari pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pada Februari 2021 lalu, mengusulkan suatu badan atau lembaga yang bertindak mengoordinasikan penanganan pandemi PPR.

Perdebatan antarnegara pun terjadi. Sebagian mendukung pembentukan badan, lembaga, atau forum dan sebagian menolak. Yang menolak mengkhawatirkan lembaga ini akan memperlemah peran World Health Organization (WHO) dan mengusulkan suatu mekanisme baru, antara lain dalam bentuk gugus tugas, kelompok kerja atau kelompok studi. Yang mendukung menggarisbawahi bahwa justru peran WHO akan diperkuat dan adanya inklusivitas keanggotaan dan mengusulkan suatu strategi pendanaan baru.

Halaman:
Wempi Saputra, Ph.D
Wempi Saputra, Ph.D
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional

Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke [email protected] disertai dengan CV ringkas dan foto diri.

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...