Media dalam Bayang Kekuasaan: Refleksi Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

Pernahkah kita merasa kewalahan oleh derasnya arus informasi? Dari berita daring, linimasa media sosial, hingga video pendek yang terus mengalir, kita seolah tak pernah berhenti menerima pesan. Di balik kemudahan akses itu, ada pertanyaan penting yang jarang kita ajukan: apakah semua ini membentuk cara kita memahami dunia—dan siapa yang sesungguhnya mengarahkan pemahaman itu?

Tulisan ini tak hendak menuding satu media tertentu, melainkan mengajak kita melihat cara kerja media, hubungannya dengan kekuasaan, dan pentingnya kesadaran kritis dalam memaknai informasi, terutama di tengah konsolidasi politik pemerintahan baru.

Media Tidak Berdiri di Ruang Hampa

Media tidak berdiri di ruang hampa. Ia beroperasi dalam sistem sosial yang sarat kepentingan ekonomi, politik, dan budaya. Dalam Social Systems (1984), Niklas Luhmann menyebut media sebagai sistem komunikasi yang membentuk realitas sosial melalui mekanismenya sendiri. Dengan kata lain, apa yang kita sebut “fakta” sering kali merupakan hasil konstruksi.

Pandangan itu sejalan dengan gagasan Marshall McLuhan bahwa “the medium is the message”, dan dengan Stuart Hall yang melihat media sebagai arena perebutan makna dan ideologi. Dalam konteks ini, isi media bukan semata hasil kerja redaksi, tetapi juga cerminan dari struktur kekuasaan yang menaunginya.

Pendekatan production perspective (Crane, 1992; Peterson & Anand, 2004) menunjukkan bahwa isi media lahir dari interaksi antara jurnalis, institusi, dan kekuatan struktural yang lebih besar. Kini, dalam era digital, algoritma dan kepemilikan korporasi besar ikut menentukan wacana apa yang muncul di ruang publik, dan mana yang tenggelam dalam senyap.

Tahun Pertama: Konsolidasi dan Kontrol Narasi

Satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan upaya konsolidasi politik yang kuat. Koalisi besar terbentuk, kursi kabinet diatur dengan hati-hati, dan institusi negara dipastikan berada dalam garis kendali yang solid. Namun, bersamaan dengan itu, media tampak memainkan peran penting dalam pembentukan citra kekuasaan.

Sebagian besar media arus utama menonjolkan keberhasilan program prioritas—dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga agenda ketahanan pangan dan hukum. Kritik memang tetap ada, tetapi kerap tersisih oleh framing yang lebih positif dan narasi keberhasilan.

Di sisi lain, laporan dari WALHI, Wacthdoc, dan kelompok masyarakat sipil menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Mereka menyoroti gejala kemunduran demokrasi, penguatan peran militer di ruang sipil, dan kebijakan yang memperluas eksploitasi sumber daya alam. Narasi-narasi semacam ini jarang memperoleh ruang besar di media utama. Hal itu memperlihatkan betapa kuatnya mekanisme seleksi informasi dalam menjaga citra stabilitas politik.

Dalam konteks ini, framing berita menjadi bukan sekadar pilihan bahasa, tetapi strategi ideologis: menentukan apa yang penting, bagaimana peristiwa dipahami, dan ke arah mana opini publik diarahkan.

Dari Media ke Algoritma

Transformasi media di era digital membuat batas antara jurnalisme, hiburan, dan propaganda semakin kabur. Dalam kerangka Post-Media Theory (Guattari, Manovich, Berardi), media kini tak lagi berupa institusi tetap seperti televisi atau surat kabar, melainkan kondisi sosial yang melekat pada kehidupan sehari-hari.

Ekosistem algoritmik—yang diatur oleh logika platform digital dan kepemilikan konglomerat media—telah menjadi ruang baru pembentukan opini publik. Di sinilah kekuasaan bekerja secara halus: tidak melalui sensor eksplisit, melainkan melalui pengaturan visibilitas. Isu tertentu muncul di beranda kita, sementara yang lain menghilang tanpa jejak.

Kajian ekonomi politik komunikasi menjelaskan bahwa media beroperasi dalam logika komodifikasi dan konglomerasi. Informasi menjadi barang dagangan, perhatian publik menjadi komoditas, dan identitas pengguna diperdagangkan untuk keuntungan ekonomi maupun politik. Dalam situasi seperti itu, media bukan lagi jendela dunia, melainkan lensa yang telah diatur fokusnya.

Ekonomi Perhatian dan Kapitalisme Pengawasan

Di era data, perhatian adalah sumber daya paling berharga. Shoshana Zuboff dalam The Age of Surveillance Capitalism menggambarkan bagaimana perilaku pengguna—klik, tonton, bagikan—diubah menjadi data yang dipakai untuk memprediksi dan memengaruhi tindakan manusia. Media digital, dengan algoritmanya yang canggih, bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara kita berpikir dan bereaksi.

Dalam konteks politik, praktik ini berpotensi diarahkan untuk memperkuat legitimasi kekuasaan. Narasi dikurasi agar mendukung stabilitas, sementara kritik diatur agar tak menjadi arus utama. Publik seolah memiliki kebebasan memilih informasi, padahal pilihannya telah lebih dulu disusun oleh sistem yang bekerja di balik layar.

Menuju Kesadaran Kritis

Pertanyaannya kini sederhana namun penting: untuk siapa media bekerja? Apakah ia benar-benar menjadi pelayan publik, atau justru alat legitimasi kekuasaan yang beroperasi dengan wajah halus?

Kesadaran kritis terhadap fungsi media bukan sikap pesimis, melainkan bentuk partisipasi demokratis. Kita tidak bisa lagi menjadi penonton pasif di hadapan layar, tetapi harus menjadi warga yang sadar bahwa setiap informasi membawa nilai dan kepentingan tertentu.

Membaca berita, membagikan konten, atau menulis opini kini bukan sekadar tindakan komunikasi, tetapi bagian dari proses politik yang menentukan arah wacana publik. Dalam konteks tahun pertama pemerintahan Prabowo, refleksi ini menjadi penting: apakah media masih menjadi ruang deliberasi publik, atau sudah berubah menjadi alat manajemen persepsi?

Kesadaran kritis adalah langkah awal untuk merebut kembali otonomi berpikir di tengah arus informasi yang tak pernah berhenti. Di situlah demokrasi sesungguhnya diuji—bukan di ruang sidang parlemen, tetapi di layar-layar kecil tempat opini kita dibentuk setiap hari.