Multiwajah Guru dengan Segala Beban yang Ditanggungnya
Guru-guru di Indonesia memiliki multiwajah dan multibeban. Setidaknya itu yang terekam dari artikel-artikel tentang guru di berbagai media cetak maupun elektronik. Jika dikategorisasi, artikel-artikel dengan guru di berbagai media memuat enam isu besar.
Apa saja isu-isu tersebut? Mari kita bedah secara seksama. Pertama, isu kesejahteraan misalnya masih mewarnai ruang pemberitaan pendidikan hingga saat ini. Isu ini terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan kondisi ekonomi, status dan posisi guru, dan keamanan kerja. Kedua, terkait dengan kualitas guru. Pada poin ini perhatian terhadap peningkatan kompetensi guru, etos dan nilai kerja, pola pikir, inovasi dan kreativitas, hingga kemampuan adaptif.
Ketiga, beban administrasi guru. Pada bagian ini yang menjadi perhatian adalah berbagai perangkat administrasi yang sesungguhnya merupakan penunjang tugas profesional guru, tetapi justru menjadi hal yang membebani tugas utama guru. Keempat, tuntutan digitalisasi dan transformasi di sekolah menjadi salah satu hal yang membuat guru harus akrab dengan berbagai perangkat, aplikasi, sistem digital yang baru. Dalam kasus-kasus tertentu, tsunami aplikasi yang dibuat pemerintah pusat atau daerah bukan membantu guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan manajemen sekolah tetapi justru menjadi tugas tambahan yang membebani.
Kelima, posisi guru dalam pemerataan pendidikan. Distribusi dan pemenuhan guru berkualitas di seluruh wilayah Indonesia masih sangat menantang. Khusus untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) misalnya, pemenuhan guru secara kuantitas dan kualitas belum mendapat solusi jitu. Keenam, posisi guru sebagai teladan moral. Guru menghadapi dilema etis ketika berhadapan dengan kasus kekerasan, kekerasan seksual, pinjaman daring ilegal, kasus korupsi dan manipulasi, hingga kasus indisipliner.
Tuntutan bagi Guru
Memperhatikan enam poin tersebut, nampak sekali tak mudah menjadi guru di Indonesia. Dengan segala keterbatasan yang ada pada diri guru, tuntutan dan harapan terhadap guru di Indonesia tetap menjulang. Kondisi tersebut terjadi karena guru-guru selalu dianggap sosok otoritatif. Pihak yang mampu membantu menyelesaikan persoalan bangsa, khususnya untuk meningkatkan kualitas manusia masa depan Indonesia melalui lapangan pendidikan.
Enam isu tersebut tentu belum menggambarkan persoalan sepenuhnya “wajah guru Indonesia”, tetapi bisa menjadi titik tolak untuk membedah kondisi guru di Indonesia dan bagaimana memberikan solusi konkret untuk memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia. Kenapa guru memiliki multiwajah dan multibeban? Jika merunut pada konteks pendidikan di Indonesia, sesungguhnya para guru merupakan sosok yang diimajinasikan sebagai pengayom, memiliki kewibawaan moral, dan tanpa tanda jasa.
Namun pada posisi itulah guru tidak diperlakukan layaknya manusia yang memiliki sejuta problematika kehidupan. Guru juga merupakan manusia dengan lapis-lapis emosi dan beban hidup. Guru bisa bersedih, menangis, terluka, ataupun bahagia, sama seperti manusia lainnya. Mereka juga menghadapi kehidupan dengan ragam kompleksitasnya, dengan aneka stressor yang mengadang. Namun, lagi-lagi imajinasi masyarakat terhadap guru begitu tinggi, tidak setara dengan kompleksitas yang ada pada dunia keguruan. Guru tetap dianggap ahli yang dapat memperbaiki moral anak-anak. Juga dianggap sosok yang piawai membuat anak-anak melesat menjadi sosok cerdas cendikia.
Tanggung Jawab Tak Semata pada Guru
Yang perlu menjadi perhatian utama adalah, tanggung jawab mendidik anak-anak bangsa tentu bukan semata pada guru. Anak-anak tidak hanya hidup di sekolah tetapi juga merupakan bagian dari keluarga dan masyarakat. Anak-anak hidup di ruang aktual sehingga pikiran dan perbuatannya dipengaruhi oleh lingkungan, teman sebaya, atau tontonan. Dan semua pihak punya tanggung jawab besar untuk mendidik anak-anak. Lalu kenapa beban masih disematkan pada guru?
Jika mau jujur kondisi keluarga sebagai salah satu ruang mendidik anak nampak sudah oleng. Imajinasi keluarga yang dapat mencukupi kebutuhan anak secara fisik dan psikologis semakin berat untuk diimplementasikan. Kondisi tersebut membuat pendidikan dilepasbebankan ke ruang lain, yaitu sekolah.
Kondisi tersebut tentu merugikan guru. Layaknya bengkel yang siap memperbaiki motor atau mobil, sekolah pun nampak lebih banyak diposisikan seperti itu. Anak-anak yang datang ke sekolah tentu berasal dari latar belakang yang beragam, dengan luka yang dibawa dari rumah, dengan kondisi akademik dan mental yang bervariasi. Ketika mereka datang ke sekolah, maka guru-guru perlu memperbaiki kondisi yang ada pada diri anak-anak tersebut.
Jika mengibaratkan sebagai bengkel, tidak semua bengkel memiliki suku cadang memadai, montir yang kapabel dan sejahtera, atau mesin-mesin yang canggih. Sekolah pun, tak semua lengkap memiliki buku-buku, komputer, atau guru-guru yang kapabel dan sejahtera. Ditambah ada ketidaksejahteraan yang masih belum terpenuhi bagi semua guru di seluruh Indonesia.
Artinya, guru butuh mendapat dukungan penuh untuk mewujudkan harapan-harapan dari masyarakat. Di tengah berbagai risiko yang dihadapi masyarakat, meminjam apa yang disebut Ulrich Beck, dunia pendidikan pun tidak terlepas dari situasi tersebut. Ragam risiko yang ditampilkan Beck (1992) dalam Risk Society: Towards a New Modernity seperti risiko teknologi, kesehatan, ekologi, sosial, ekonomi, politik, hukum, peradaban, atau risiko global nampaknya semakin kronis dan mengancam ruang hidup manusia, termasuk pada soal pendidikan.
Pendidikan menjadi etalase masa depan bangsa ini. Bahkan di tengah rumitnya kehidupan, menjadi sebentuk oase yang menyegarkan. Pendidikan, dalam sudut pandang optimistik, menjadi persimpangan antara mimpi dan kenyataan Indonesia maju di masa depan. Dalam posisi ini, guru yang menjadi salah satu terang bangsa ini harus dijaga, dijamin hak kesejahteraan dan keamanan hidupnya, sebab merekalah yang berperan mengubah pola pikir maju anak-anak didiknya.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.
