Rudal, Algoritma, dan Politik Bahasa

Israel, dengan dukungan Amerika Serikat, telah melancarkan serangan militer terhadap Iran. Dalam perkembangan paling dramatis, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dinyatakan tewas dalam serangan tersebut dan disyahidkan oleh pemerintah Iran, yang menetapkan masa berkabung nasional. Peristiwa itu mengguncang geopolitik global. Namun bagi kita di Indonesia, ada pertanyaan lain yang tak kalah penting: bagaimana kita membaca dan menyebarkan informasi tentang perang itu sendiri?

Tulisan ini tidak hendak menghitung rudal atau membaca peta strategi militer. Yang lebih mendesak adalah kesadaran bahwa dalam setiap konflik, yang dipertaruhkan bukan hanya wilayah dan kekuatan senjata, tetapi juga narasi. Dan narasi dibangun dari sumber serta pilihan kata. Di sinilah politik bahasa bekerja—sering kali tanpa kita sadari.

Gravitasi Media dan Ketimpangan Sumber

Setiap kali konflik besar pecah, ruang media kita cenderung seragam. Media massa dan media sosial dipenuhi kutipan dari arus utama Amerika dan Eropa seperti CNN, BBC, The New York Times, atau Reuters. Reputasi mereka mapan dan jejaringnya luas. Namun tidak ada media yang bebas dari konteks geopolitik tempat ia beroperasi.

Sebaliknya, rujukan langsung terhadap media resmi Iran seperti Islamic Republic News Agency (IRNA), Press TV, atau Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) relatif jarang muncul dalam arus utama pemberitaan kita. Jika pun dikutip, sering diberi jarak sebagai “klaim sepihak”. Padahal dalam konflik bersenjata, hampir semua pihak mereproduksi narasi. Ketika publik Indonesia hanya terpapar dominasi satu spektrum sumber, kita berisiko memandang realitas global melalui satu jendela saja.

Ada praktik yang lebih subtil: beberapa media di Indonesia menulis bahwa kabar kematian Khamenei “dilaporkan oleh IRIB”, tetapi sumber rujukannya tetap disebut “dilansir CNN Internasional”. Informasi dari media resmi Iran diakses melalui perantara media Barat, bukan langsung dari sumber primernya. Secara simbolik, ini menempatkan media Barat sebagai penjamin legitimasi bahkan untuk informasi yang berasal dari pihak lain. Di era alat terjemahan digital dan akses arsip daring, perbedaan bahasa bukan lagi alasan kuat untuk tidak merujuk sumber asli. Yang terjadi adalah reproduksi struktur otoritas global dalam praktik jurnalistik sehari-hari.

Media sebagai Arena Perebutan Makna

Masalahnya bukan hanya siapa yang dikutip, tetapi bagaimana realitas dibingkai melalui diksi. Apakah sebuah tindakan disebut “menyerang” atau “menginvasi”? “Serangan presisi” atau “pengeboman”? “Operasi militer terbatas” atau “agresi terbuka”? Istilah “serangan presisi” menyiratkan ketepatan dan profesionalisme; “pengeboman” menekankan daya hancur. “Operasi terbatas” terdengar terkendali; “agresi” memuat kecaman moral.

Istilah “membalas” seolah defensif dan sah, sementara “mengeskalasi” menandakan perluasan konflik. “Pertahanan diri” memberi legitimasi moral, sedangkan “invasi” atau “pendudukan” membawa konotasi pelanggaran. Kata “rezim” memberi kesan otoritarian dan tidak sah; “pemerintah” terdengar formal dan legal. Sebuah kelompok dapat disebut “militan”, “pejuang”, atau “teroris”, tergantung posisi politik yang diambil.

Di titik inilah relevan mengingat tulisan Ana Nadhya Abrar dalam bukunya Tatakelola Jurnalisme Politik (2016). Ia menegaskan bahwa media massa sering kali bukan sekadar saluran informasi, melainkan arena perebutan makna politik. Dalam proses produksi berita, kata-kata tertentu dipilih, disaring, dan ditekankan sedemikian rupa sehingga membentuk persepsi publik. Tanpa tata kelola jurnalisme politik yang kuat, media dapat secara tidak sadar memperkuat konstruksi makna tertentu—bukan karena niat jahat, melainkan karena rutinitas, tekanan industri, dan struktur kepemilikan.

Diksi yang Tidak Peka Konteks

Dalam konteks meninggalnya seorang tokoh besar seperti Ayatullah Khamenei, pilihan kata menjadi penentu makna. Istilah syahid tidak sekadar mendeskripsikan kematian, melainkan mengandung penegasan moral dan religius: sebuah kematian yang dimaknai sebagai pengorbanan dan kehormatan. Sebaliknya, media lain mungkin memilih istilah “tewas dalam serangan udara”, yang secara leksikal lebih dingin dan faktual. Perbedaan diksi ini membentuk emosi dan simpati publik.

Selain diksi hegemonik, ada pula pilihan kata yang menunjukkan kurangnya kepekaan konteks. Menyebut peristiwa tersebut sekadar “drama politik” atau “manuver elite” mengabaikan dimensi teologis dan simboliknya bagi jutaan pengikut. Istilah “konflik sektarian” sering digunakan secara simplistik, seolah-olah seluruh dinamika kawasan hanya soal perbedaan mazhab, padahal ada faktor geopolitik, energi, dan rivalitas kekuatan besar.

Frasa seperti “Timur Tengah kembali panas” mereproduksi stereotip bahwa kawasan itu inheren tidak stabil. Istilah “eliminasi target” terdengar teknokratis dan steril, seakan-akan membicarakan prosedur administratif, bukan hilangnya nyawa manusia. Demikian pula “aksi preventif” jarang dipertanyakan: preventif terhadap apa, berdasarkan informasi siapa, diverifikasi oleh siapa? Kata “preventif” menyiratkan legitimasi moral sebelum perdebatan dimulai.

Politik bahasa bekerja halus. Ia menata persepsi bahkan sebelum publik menyadari bahwa persepsi itu sedang dibentuk.

Algoritma dan Produksi Makna

Di era digital, persoalan tidak berhenti pada ruang redaksi. Dalam Meganets: How Digital Forces Beyond Our Control Commandeer Our Daily Lives and Inner Realities, David B. Auerbach (2023) mengingatkan bahwa internet bukan hanya mencerminkan perpecahan sosial, tetapi memperbesar dan mempercepatnya. Kita terjebak dalam lingkaran umpan balik yang membuat perspektif alternatif semakin sulit terlihat—dan semakin sulit dipercaya.

Analisis ini berkelindan dengan pemikiran Elena Esposito dalam Artificial Communication: How Algorithms Produce Social Intelligence (2022). Esposito menunjukkan bahwa algoritma tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi mengorganisasi kondisi di mana informasi menjadi bermakna. Ia menentukan mana yang sering muncul, mana yang tenggelam, dan mana yang dianggap arus utama.

Jika sejak awal kita terbiasa membaca satu jenis istilah untuk satu pihak dan istilah berbeda untuk pihak lain, algoritma akan memperkuat kecenderungan itu. Politik bahasa kemudian bersekutu dengan logika platform. Yang hegemonik menjadi makin dominan; yang alternatif makin terpinggirkan.

Menuju Kedewasaan Informasi

Mungkinkah perilaku informasi yang mantap tertanam dalam masyarakat informasi Indonesia? Pertanyaan ini bukan sekadar soal teknologi, melainkan kedewasaan budaya. Kita hidup dalam kelimpahan informasi yang bergerak cepat dan hampir tanpa jeda. Namun kelimpahan tidak otomatis melahirkan kematangan.

Kita kerap menyaksikan informasi dibagikan sebelum dipahami, istilah diulang sebelum diverifikasi, dan posisi diambil sebelum diuji. Cara kita memilih sumber dan mengulang diksi menunjukkan cara kita memperlakukan kebenaran. Apakah kita membaca untuk memahami kompleksitas, atau hanya memperkuat keberpihakan yang sudah ada?

Disiplin pribadi menjadi semakin penting. Disiplin itu berarti bertanya: siapa sumber aslinya? Mengapa kita mengutip melalui perantara? Mengapa satu istilah dipilih, bukan yang lain? Sikap kritis bukan berarti sinis. Ia justru bentuk tanggung jawab.

Pada akhirnya, masyarakat informasi yang matang bukanlah masyarakat yang paling cepat membagikan kabar perang. Ia adalah masyarakat yang paling cermat memilih sumber, paling peka terhadap muatan makna sebuah kata, dan paling sadar bahwa setiap istilah membawa perspektif. Di tengah dentuman rudal dan gelombang algoritma, kontribusi paling nyata yang dapat kita berikan mungkin bukan analisis militer, melainkan menjaga kejernihan bahasa—sebab di sanalah politik paling halus sekaligus paling menentukan sedang berlangsung.