Papua dan Paradoks Pembangunan Nasional

Film “Pesta Babi” telah membuka kotak pandora. Dari dalamnya keluar berbagai lapisan konflik yang rumit–ketimpangan, intimidasi, kekerasan, hingga penderitaan di balik narasi besar pembangunan dan ketertiban. Terminologi kolonialisme menjadi kunci untuk membaca keseluruhan substansi film, terutama dalam menampilkan relasi kuasa yang timpang antara Orang Asli Papua dan negara. 

Kekerasan yang terus dinormalisasi, praktik eksploitasi yang berulang, serta tindakan koersif atas ruang hidup Orang Asli Papua memperlihatkan bahwa kolonialisme sesungguhnya tidak pernah benar-benar lenyap. Ia hanya berubah bentuk, bersemayam dalam watak kekuasaan, cara pandang pembangunan, dan mekanisme dominasi yang terus direproduksi hingga hari ini.

Menilik sejarah, sejak awal integrasi Papua ke Indonesia dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 adalah tindakan manipulatif dan pemaksaan. Imajinasi persatuan dan ambisi integralistik telah mengabaikan right to self determination Orang Asli Papua. Mereka dipaksa tunduk terhadap otoritas Indonesia. 

Pasca integrasi, berbagai proyek menumbuhkan nasionalisme dan tindakan pendisiplinan dilakukan melalui pendekatan militer dan transmigrasi secara besar-besaran. Sejak 1969-1999  tercatat sebanyak 217 lokasi penempatan transmigran di Papua, dengan jumlah 78.650 kepala keluarga atau 306.477 jiwa. 

Program transmigrasi atau kolonialisme pemukim menjadi salah satu instrumen mendorong asimilasi Orang Asli Papua ke dalam kerangka politik negara. Tak hanya itu, agenda politik negara pascareformasi melalui otonomi khusus Papua, yang dianggap sebagai kebijakan yang mengakui hak Orang Asli Papua, pada faktanya bermuara pada tujuan pendisiplinan negara terhadap Orang Asli Papua yang dianggap belum sepenuhnya terintegrasi dalam imajinasi nasional Indonesia. 

Hal ini semakin membenarkan tesis Ben Anderson (1990) yang menjelaskan bahwa nasionalisme Indonesia memiliki watak kolonial terhadap Papua, terutama ketika negara memaksakan integrasi tanpa relasi setara.

Dalam konteks kekinian, terdapat lebih dari 13 program pembangunan yang disematkan label "Proyek Strategis Nasional (PSN)" di sektor infrastruktur hingga kawasan pangan dan energi yang telah mengubah lanskap Papua. Berbagai proyek ini telah membuka jutaan hektare wilayah adat Orang Asli Papua untuk kepentingan investasi dan ekspansi pembangunan. 

Di Merauke saja, proyek pangan dan energi dalam kerangka PSN mencakup lebih dari dua juta hektare wilayah yang menyasar hutan, rawa, dan ruang hidup Orang Asli Papua. Pembangunan yang berlangsung di Papua tak dapat di simplifikasi sebagai upaya pemerataan ekonomi, melainkan sebagai bentuk perluasan kontrol negara atas tanah, sumber daya alam, dan kehidupan Orang Asli Papua. 

Depopulasi dan Deforestasi Merauke

Problem mendasar dari cara pandang negara terhadap Papua adalah menganggap Papua sebagai “tanah kosong”, yang setiap saat dapat diformat ulang sesuka hati tanpa melibatkan Orang Asli Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Cara pandang kolonial ini mewujud dalam proyek pembangunan berskala besar di Merauke yang menghadirkan dua ancaman; depopulasi Orang Asli Papua dan deforestasi masif.

Atas nama PSN, jutaan hektare hutan, rawa, dan wilayah adat perlahan dikonversi menjadi kawasan pangan, perkebunan tebu, dan industri bioenergi. Kawasan PSN Merauke sendiri ditargetkan mencakup lebih dari 2,29 juta hektare lahan, termasuk pembukaan sekitar 1,1 juta hektare untuk tebu dan bioetanol serta lebih dari 1 juta hektare untuk percetakan sawah baru.

Perubahan lanskap tersebut tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga sosial dan demografis. Hilangnya wilayah adat berarti hilangnya ruang hidup Masyarakat Adat Malind, Maklew, Yei, dan Khimaima di Merauke yang selama ini menggantungkan kehidupan pada wilayah adat mereka. 

Ketika hutan dibabat, Orang Asli Papua kehilangan sumber pangan, situs sakral, pola hidup tradisional, hingga kontrol atas wilayahnya sendiri. Dalam situasi demikian, depopulasi tidak selalu hadir dalam bentuk penghilangan fisik secara langsung, tetapi melalui proses perlahan berupa peminggiran, perpindahan paksa, asimilasi, dan tercerabutnya Orang Asli Papua dari ruang hidupnya. 

Fakta yang terlihat saat ini adalah PSN Merauke menjadi penyumbang deforestasi terbesar di Papua dengan hilangnya sekitar 5.936 hektare hutan primer, atau sekitar 24% dari total kehilangan hutan primer di seluruh Papua pada 2024. 

Deforestasi yang terus meningkat setiap tahunnya semakin berdampak terhadap depopulasi Orang Asli Papua, sebab mereka yang menggantungkan hidup sepenuhnya pada hutan, kini dipaksa bertahan di tengah hilangnya ruang hidup, sumber pangan, dan identitas kulturalnya. Berdasarkan data komposisi demografi Merauke 2025-2026, populasi Orang Asli Papua hanya pada kisaran 46% atau 118 ribu jiwa, lebih sedikit dibandingkan dengan Non-Orang Asli Papua yang mencapai 54% atau 137 ribu jiwa.

Keadaan semakin diperburuk oleh model pembangunan yang sentralistik dan tidak melibatkan Orang Asli Papua dalam mengambil keputusan, sehingga mereka hanya ditempatkan sebagai objek dalam pembangunan. Penelitian Datagig (2025) pada PSN Ketahanan Pangan dan Bioetanol di Merauke memperlihatkan bahwa hampir seluruh narasumber yang diwawancarai menjawab tidak ada sosialisasi sebelum land clearing. 

Orang Asli Papua baru mengetahui keberadaan proyek saat alat berat memasuki wilayahnya. Proses pelepasan wilayah dilakukan di tingkat pejabat tertentu, sehingga terjadi konflik pada Masyarakat Adat akibat keputusan sepihak. Kondisi sosial di Merauke pasca PSN semakin kompleks akibat kehadiran militer dalam proses awal PSN. 

Beberapa narasumber dalam penelitian bahkan menjelaskan adanya intimidasi, termasuk larangan memantau kegiatan eksplorasi di lapangan. Bahkan, perangkat pemerintah daerah Merauke pun memiliki keterbatasan data dan kewenangan dalam memantau jalannya PSN. 

Situasi nir partisipasi dalam PSN semakin mempertegas bahwa kolonialisme masih terjadi di Merauke melalui Pemerintah Pusat dengan jejaring oligarkinya. Pembangunan yang seharusnya menjanjikan kesejahteraan justru merampas ruang hidup dan mempercepat depopulasi Orang Asli Papua. 

Merauke akhirnya menjadi cerminan bagaimana modernisasi dan proyek strategis negara berubah menjadi instrumen dominasi, ketika kekuasaan negara ditempatkan di atas hajat hidup Orang Asli Papua. 

Negara Paranoid

Respons negara terhadap film Pesta Babi dengan menggunakan pendekatan militeristik menunjukkan bahwa rezim seolah panik dan paranoid. Hampir tidak ada bantahan oleh negara mengenai narasi kolonialisme yang dimunculkan oleh film Pesta Babi, yang ada justru simplifikasi narasi yang hanya menyoroti “pesta babi” semata. Ini bukan menunjukkan kedangkalan berpikir, melainkan pembenaran bahwa kolonialisme memang masih terjadi di Papua. 

Cara negara menggunakan militer untuk membubarkan nonton bareng film Pesta Babi di banyak tempat semakin memperlihatkan bahwa film Pesta Babi betul-betul membuat negara gelisah. Reaksi masyarakat terhadap Film Pesta Babi justru dianggap sebagai ancaman stabilitas, bukan mekanisme koreksi dan refleksi dari kegagalan negara atas Papua. 

Padahal, cara negara merespons kritik dengan tindakan koersif tersebut hanya akan menghasilkan stabilitas yang sementara, kepatuhan semu, dan semakin memperbesar resistensi. Itulah mengapa cara-cara koersif ini sebetulnya bersifat jangka pendek dan justru rentan menimbulkan masalah yang berkelanjutan di kemudian hari.

Negara seharusnya berterima kasih dengan Film Pesta Babi, alih-alih dipandang sebagai ancaman, karya semacam ini semestinya dibaca sebagai refleksi kolektif agar negara mampu melihat kenyataan dari sudut pandang mereka yang selama ini berada di pinggir kekuasaan. Sebab, sebuah bangsa tidak akan benar-benar maju apabila terus menolak mendengar suara-suara yang lahir dari penderitaan rakyatnya sendiri.