Mungkinkah Indonesia Juara Pariwisata di ASEAN?

Ada paradoks yang jarang kita bicarakan di tengah euforia pemulihan pariwisata. Tahun lalu, kunjungan wisatawan mancanegara menembus 15,39 juta—tertinggi dalam enam tahun. Devisa pariwisata mengalir hingga US$13,8 miliar. Peringkat daya saing kita di indeks Travel & Tourism Development Index melompat ke posisi 22 dunia, naik dari urutan 36 pada 2019. Angka-angka itu membanggakan.

Namun di balik lonjakan itu, ada pihak yang justru tertinggal: biro perjalanan wisata (BPW) kita sendiri.

Wisatawan datang, tetapi sebagian besar nilainya tidak singgah di kantong pelaku usaha dalam negeri. Mereka memesan langsung lewat platform asing, atau dilayani operator dari negara asalnya. BPW Indonesia kerap hanya kebagian peran kecil di lapangan. Inilah yang saya sebut kondisi “inbound tumbuh, tapi belum kuat”—arus wisatawan membesar, tetapi industri kita belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Bandingkan dengan tetangga. Pada 2024, Thailand menjaring 35,5 juta kunjungan, Malaysia 25 juta, Vietnam 17,6 juta. Indonesia? 13,9 juta—nomor lima di ASEAN. Yang lebih mencolok adalah soal nilai: Vietnam, dengan kunjungan lebih sedikit, justru meraup devisa sekitar US$33 miliar, jauh di atas kita. Artinya, persoalannya bukan sekadar menarik orang datang, melainkan seberapa pandai kita menangkap nilai dari setiap kedatangan.

Negeri Kepulauan, Destinasi yang Berjauhan

Indonesia diberkahi destinasi kelas dunia—Raja Ampat, Labuan Bajo, Danau Toba, Wakatobi—tetapi letaknya berserakan dan tidak mudah dijangkau sendiri. Seorang turis dari Eropa yang ingin menyelam di Wakatobi lalu melihat komodo di Labuan Bajo tidak bisa sekadar membuka satu aplikasi dan klik. Ia butuh rangkaian penerbangan, kapal, hotel, pemandu, dan izin yang dirakit menjadi satu perjalanan yang mulus.

Di sinilah BPW seharusnya bersinar. Tugas mereka bukan menjual tiket eceran, melainkan meramu komponen yang berserak menjadi paket terencana yang sistematis—mengubah kerumitan menjadi pengalaman yang menyenangkan. BPW yang baik adalah integrator, bukan sekadar perantara. Merekalah yang membuat destinasi kita yang luar biasa itu benar-benar bisa dinikmati secara optimal.

Persoalan yang Nyaris Tak Terlihat

Lalu apa yang menghambat? Jawabannya teknis, tetapi menentukan: kita belum punya agregator satu atap. Belum ada platform B2B nasional yang menghimpun seluruh pasokan—destinasi, transportasi, akomodasi, atraksi, hingga homestay dan desa wisata—dalam satu pintu yang mudah diakses.

Akibatnya, untuk menyusun satu paket lintas-pulau, BPW kita harus menghubungi pemasok satu per satu. Menelepon hotel, menanti konfirmasi transportasi, mengecek ketersediaan atraksi. Lambat, mahal, dan mustahil dilakukan dalam skala besar. Bagaimana mungkin melayani mitra agen di luar negeri dengan lincah jika di belakang layar semuanya masih manual?

Negara pesaing sudah lama menyelesaikan soal ini. Pasokan mereka teragregasi rapi, sehingga agen bisa merakit paket dalam hitungan menit. Kita masih menghitung hari. Selama jurang infrastruktur ini dibiarkan, daya saing BPW kita akan terus tertinggal—bukan karena kurang cakap, tetapi karena alat kerjanya belum tersedia.

Membangun “Pintu” Itu

Yang kita butuhkan adalah satu agregator nasional yang netral—bukan etalase yang menjual langsung ke turis dan menggusur BPW, melainkan infrastruktur bersama tempat BPW mengambil komponen lalu meramunya. Karena membutuhkan ekosistem yang luas—jaringan, sistem pembayaran, dan jangkauan ke daerah—peran ini layak diemban badan usaha milik negara yang memiliki fondasi tersebut, seperti Danantara.

Penting dicatat, agregator bukan barang asing. Sistem distribusi raksasa seperti Amadeus pun lahir pada 1980-an dari patungan empat maskapai Eropa yang sengaja membangun infrastruktur netral bersama. Agregator adalah fungsi, bukan soal siapa pemiliknya. Jika maskapai Eropa bisa berhimpun demi kepentingan bersama, tidak ada alasan Indonesia tidak bisa.

Logikanya berantai dan sederhana: agregator satu atap membuat BPW mudah merakit paket; paket yang mudah membuat layanan ke pasar global menguat; layanan yang kuat menaikkan daya saing; daya saing menarik lebih banyak wisatawan; dan pada akhirnya, destinasi kita yang berjauhan itu pun terkunjungi optimal.

Bukan Mimpi yang Mustahil

Seberapa besar potensinya? Mari berhitung dengan asumsi yang wajar. Andai kebijakan ini, bersama penguatan BPW, mampu mendongkrak kunjungan ke 35 juta—setara Thailand hari ini—devisa pariwisata berpotensi melonjak ke kisaran US$44 miliar, bertambah sekitar US$24,7 miliar setiap tahun. 

Kontribusi tambahan terhadap produk domestik bruto bisa mencapai US$37 miliar, dan terbuka peluang lebih dari satu juta lapangan kerja baru. Bagi Danantara, ada dua aliran manfaat sekaligus: sebagai pengelola platform, dan sebagai investor yang nilai aset pariwisatanya—bandara, hotel, kawasan wisata—ikut terangkat oleh lonjakan kunjungan.

Angka-angka itu proyeksi, bukan janji. Tetapi ia menggambarkan skala peluang yang sedang kita biarkan menganggur.

Dan jangan cepat bilang mustahil. Pada 2024, Jepang menerima 36,9 juta wisatawan, melampaui Tiongkok yang hanya 20,1 juta—padahal Tiongkok jauh lebih luas. Yang menentukan bukan ukuran negara, melainkan seberapa rapi industri perjalanannya menggarap potensi. Dengan kekayaan alam dan budaya yang kita miliki, target di atas tetangga bukanlah angan-angan—asalkan fondasinya kita bangun.

Pekerjaan Rumah Kita

Membangun agregator satu atap tentu tidak berdiri sendiri. Ia perlu ditemani standardisasi proses bisnis BPW agar mutunya konsisten, transformasi digital agar pelaku kecil tak tertinggal, penguatan peran operator inbound dan konsorsium agar BPW daerah punya daya tawar, serta rezim kepercayaan—lisensi dan jaminan mutu—setara praktik global.

Tetapi di antara semua itu, agregator adalah fondasi yang memungkinkan sisanya berjalan. Tanpa pasokan yang terhubung dalam satu pintu, seruan agar BPW “naik kelas menjadi integrator” hanya akan menjadi retorika.

Pariwisata sudah terbukti tangguh sebagai penopang ekonomi kita. Kini saatnya memastikan nilainya benar-benar tertangkap di dalam negeri—dinikmati pelaku usaha kita, pekerja kita, dan daerah-daerah kita. Membangun satu pintu agar destinasi Nusantara mudah dijangkau dunia bukan sekadar urusan teknis biro perjalanan. Ia adalah investasi bagi masa depan ekonomi bangsa.