Menembus Paradigma, Merekonstruksi Realita

Menuju 81 tahun kemerdekaan dan 28 tahun era reformasi bergulir, Indonesia telah dikaruniai banyak pengalaman dan pembelajaran. Dari era ke era dalam pergantian rezim kekuasaan, kita telah banyak mengambil hikmah dari berbagai tantangan dan peluang yang ada. Bukan hanya perihal romantisasi sejarah sebuah era atau rezim, melainkan juga catatan kelam perihal periode tersebut. 

Ketika Orde Lama berkuasa, kita diperingatkan oleh kekuasaan yang tanpa kontrol akan melahirkan pemimpin yang berkeinginan berkuasa seumur hidup. Sukarno melalui demokrasi terpimpin ala konsepsinya mengantarkan kepada sebuah kebuntuan politik yang berujung tumbang pada tahun 1966.

Begitu pun selanjutnya, Orde Baru datang melalui komando Presiden Soeharto juga mengalami cerita yang sama. Memang ada kesan positif dalam pembangunan ekonomi Indonesia, namun hal itu juga dibayar tuntas oleh hilangnya demokrasi, presiden yang berkuasa selama 32 tahun, hak asasi yang terbelenggu dan rusaknya negara akibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 

Kekesalan atas pola pemerintahan yang berwatak otoritarian itu melahirkan semangat reformasi pada 1998. Semangat itu didasari oleh niat untuk memperbaiki arah demokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Enam tuntutan dilayangkan, mulai dari adili Soeharto beserta kroni-kroninya, amendemen UUD 1944, hapuskan dwifungsi ABRI, otonomi daerah seluas-luasnya, supremasi hukum, dan pemerintahan yang bersih dari KKN. Semua itu telah membawa semangat perbaikan dan membawa catatan yang cukup mengesankan dari era reformasi ini. 

Akan tetapi, berselang 28 tahun reformasi semua itu tampak mulai memudar. Gelora dan cita-cita reformasi saat ini seakan tampak berbalik arah. Apakah telah lupa atau berpura-pura lupa. Mungkin saja hari ini kita telah dijangkiti oleh amnesia massal. Perlahan semangat demokrasi dan mewujudkan good governance serta desentralisasi politik telah mulai luntur. 

Semenjak dua periode kekuasaan Presiden Jokowi, Indonesia telah memasuki era yang kalau meminjam istilah dari Sanna Jaffrey & Eve Warburton (2024) disebut sebagai a decade of democratic regression: sebuah istilah yang menggambarkan pelemahan demokrasi, mulai dari melemahnya kebebasan berpendapat, kualitas pemilu yang dicederai, lahirnya produk hukum yang kurang mengakomodasi kepentingan publik (Omnibus Law, UU KPK, dll) serta semakin maraknya korupsi yang ugal-ugalan.

Paradoks Pembangunan Rezim Baru

Memasuki periode pemerintahan Presiden Prabowo ini, kita kembali dikhawatirkan oleh merangsek kembali keberadaan militer dalam sendi kehidupan negara. Program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), Sekolah Rakyat (SR), dan swasembada pangan dicirikan dengan pengambilan kebijakan berbasis top-down. 

Apalagi sejak berdirinya super holding Danantara yang diniatkan sebagai (Sovereign Wealth Fund) milik Indonesia. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga melakukan kebijakan ekspor satu pintu komoditas strategis seperti sawit, batu bara dan besi paduan melalui pendirian PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), telah menambah kekhawatiran publik dan pihak swasta saat ini.

Menariknya, sejak Presiden Prabowo menduduki tampuk kekuasaan, ruang publik kita sering disuguhi berbagai istilah dan paradigma seperti Sumitronomics, Prabowonomics, Kapitalisme Negara, dan Neoliberalisme. Paradigma-paradigma tersebut sering dijadikan bahan perdebatan dan sering juga dijadikan ulasan dalam berbagai tulisan. Seakan kita saat ini ditarik kembali ke khazanah ilmu politik klasik yang memperdebatkan demokrasi versus pembangunan. 

Adanya keyakinan bahwa kita harus memilih salah satu dari dua hal tersebut. Memilih pembangunan ekonomi dan menunda demokrasi atau sebaliknya. Seolah kita tidak bisa melakukan itu beriringan, pembangunan ekonomi yang meningkat dan meratakan dengan kehidupan demokrasi yang sehat. Inilah yang tampak dari perjalanan demokrasi sepanjang era reformasi.

Salah satu hal yang menarik adalah mengaitkan konsepsi arah pembangunan Indonesia di bawah Presiden Prabowo atau Prabowonomics dengan paradigma Kapitalisme Negara ala Cina. Belakangan juga tampak bahwa Presiden Prabowo dalam bukunya Paradoks Indonesia (2023) juga mengakui bahwa dirinya tergugah oleh bapak reformasi Cina, Deng Xiaoping. 

Namun, apakah relevansi Prabowonomics dengan praktik Kapitalisme Negara ala Cina itu sudah tepat sasaran dalam praktiknya? Jangan-jangan selama ini kita salah mengkonsepsikan paradigma tersebut. Atau barangkali kita terlalu banyak mengeluarkan jurus berbagai penggunaan paradigma ekonomi politik, namun sangat gagap di dalam praktik dan implementasi kebijakan saat ini. 

Jika kita identifikasi dari perkalian hari ini, mulai dari rupiah yang sudah menembus lebih Rp18.000, pelemahan IHSG, ketidakpastian geopolitik, dan permasalahan ekonomi lainnya terdapat tiga aspek utama yang mesti diperhatikan, yaitu 1) komunikasi publik, 2) tata kelola pemerintahan (governance), dan 3) karakteristik kepemimpinannya. 

Ketiga hal ini akan dijadikan bahan telaah melalui konsepsi Kapitalisme Negara ala Cina tersebut. Apakah Prabowonomics tersebut memang mengarah ke sana atau ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Barangkali kita selama ini kurang memahami secara utuh bagaimana praktik kapitalisme negara ala Cina tersebut.

Membongkar Anatomi “Socialism with Chinese Characteristic”

Dua buku menarik yang bisa dijadikan rujukan di antaranya: Pertama, The New China Playbook: Beyond Socialism and Capitalism oleh Keyu Jin (2023), dan Kedua, Party Life: Chinese Governance and the World Beyond Liberalism oleh Eric Li (2023). Kedua buku ini ditulis oleh akademisi Tiongkok yang berfokus dalam bidang ekonomi dan politik. 

Fakta menarik dari ciri khas pembangunan ala Cina dengan model sosialisme ala Tiongkok (socialism with chinese characteristics) tersebut yaitu: politiknya tersentralisasi dan ekonominya terdesentralisasi. Memang dari segi politik hina sangat sentralisasi di bawah komando satu Partai Komunis Cina (PKC). Namun, dari aktivitas ekonominya sangat terdesentralisasi. 

Sehingga menurut Keyu Jin di dalam bukunya terkenal istilah ekonomi wali kota (mayor economy): sebuah istilah yang berasal dari aktivitas ekonomi yang berasal dari kerja sama wali kota dan pihak swasta di daerah. Masing-masing daerah di Tiongkok saling berkompetisi, berinovasi dan berkreasi terkait pengembangan ekonominya. 

Dari kompetisi tersebut melahirkan persaingan dan inovasi dalam pembangunan Cina modern. Cina berhasil karena mereka mensentralisasi politik tetapi mendesentralisasi ekonomi. Sementara Indonesia hari ini menunjukkan gejala sebaliknya: mencoba mensentralisasi keduanya melalui instruksi top-down dari Jakarta. 

Hal tersebut yang berbeda dengan kenyataan Prabowonomics saat ini. Melalui kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), Sekolah Rakyat, program swasembada pangan seperti di Papua hari ini sangat tersentralisasi. Kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo banyak berorientasi secara top-down. 

Aktivitas dan inovasi daerah seakan dibuat pasif dengan menunggu komando dari pusat atas program yang telah ditetapkan. Kekhawatiran ini semakin berlipat ganda dengan melihat kondisi politik tanah air yang kian menunjukkan gelagat otoritarianisme. Keberadaan militer yang multifungsi, kebebasan berpendapat yang semakin suram, DPR yang minim oposisi serta kebebasan pers yang kian terpinggirkan. 

Reorientasi Arah Pembangunan 

Semua problem ini menyatu di dalam komunikasi publik pemerintah yang buruk, tata kelola pemerintahan yang kurang baik (bad governance) dan karakteristik kepemimpinan yang seakan tidak mendengarkan kritik dari publik. Pelemahan rupiah dan IHSG merupakan akumulasi dari tiga aspek di atas. 

Minimnya perencanaan yang matang dalam program prioritas seperti MBG, KMP, Sekolah Rakyat dan sebagainya menunjukkan tata kelola yang tidak matang. Kritik dari akademisi dan masyarakat sipil ditanggapi seolah hanya gangguan semata. Selain itu dalam hal penunjukan pejabatnya, Cina sangat mementingkan aspek meritokrasi dan profesionalisme. Bukan semata pada pertimbangan kedekatan, balas jasa politik atau pertimbangan politik jangka pendek. Hal itulah yang menjadikan konsepsi Kapitalisme Negara ala Cina berhasil menjawab tantangan pembangunan ekonomi yang sering mengontraskan antara neoliberalisme dengan sosialisme tersebut. 

Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis mengimbau bahwa hendaknya kita bukan lagi berdebat perihal model paradigma pembangunan semata. Akan tatapi, kita mesti melompat lebih jauh. Sudahkan pembangunan hari ini sesuai dengan cita-cita republik? Ke mana kita akan menuju? Apakah hanya berkutat pada narasi-narasi semata atau mencoba menyadari apa yang masih kurang dan mesti dibenahi di dalam internal negara kita sendiri. Semua itu bergantung dari kesadaran dan kerja sama seluruh elemen bangsa Indonesia. 

Negara kita besar, semua ini membutuhkan arah yang jelas dan perlunya partisipasi lintas sektor serta melibatkan berbagai unsur. Dengan adanya spirit pembangunan melalui percakapan saling melengkapi antara pemerintah dan publik luas akan menentukan kualitas kebijakan yang akan diterapkan. 

Selain itu, modal negara kepulauan ini jika aspek desentralisasinya diwujudkan secara konkret dan berbasiskan meritokrasi, tentunya akan membawa keberagaman inovasi dalam pembangunan di masing-masing daerah. Semua ini membutuhkan niat yang besar bagi kita bersama, pemerintah pusat yang mau mendengarkan, publik yang ikut berpartisipasi dan hubungan yang setara antara pusat dan daerah akan melahirkan keseimbangan pembangunan jangka panjang bagi Indonesia. 

Mengingat kondisi ekonomi tanah air saat ini sedang tidak baik-baik saja, hal ini menjadi momentum berharga bagi pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakannya melalui: komunikasi publik, tata kelola pemerintahan, dan karakteristik kepemimpinan di bawah Presiden Prabowo saat ini. Sudahkah semua ini menjawab tantangan dan kebutuhan bangsa saat ini? Apa yang kita butuhkan dan ke mana kita akan menuju?