DEMOKRASI: Berita Terkini Demokrasi Indonesia - Terbaru Hari ini

Secara teori, demokrasi langsung seperti model Pilkada kurang cocok bagi masyarakat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan literasi rendah seperti indonesia.

Kualitas demokrasi lokal tidak ditentukan semata oleh mekanisme pemilihan, melainkan oleh mutu komunikasi politik yang menyertainya. Baik melalui pilkada langsung maupun lewat DPRD.

Pilkada tidak langsung berpotensi melemahkan apa yang bisa disebut sebagai demokrasi konflik.

Demokrasi yang sehat memerlukan keberanian mendengar suara rakyat sepahit apapun itu. Jika kritik bencana ditanggapi bangkai ayam dan ancaman fisik, untuk siapa tata kelola SDA ini dibangun?

Pilkada tidak langsung tidak serta merta akan menghapuskan budaya politik uang. Politik uang akan tetap beroperasi, meski segmen perputarannya terjadi dalam skala yang lebih kecil.

Wacana pilkada oleh DPRD berisiko memperkuat konsentrasi kekuasaan di tangan elite politik lokal. Proses politik menjadi semakin tertutup dan sulit diawasi publik.

CEO Rappler Maria Ressa menyebut integritas informasi merupakan pertempuran puncak yang mengancam demokrasi.

Sebagai putra sulung B.J Habibie, Ilham Habibie banyak berkutat di isu-isu demokrasi. Ia sempat menjajal panggung politik saat bertarung di Pilkada Jawa Barat.

Transformasi struktural memang penting, tetapi tanpa perubahan kultur dan penguatan pengawasan, maka legitimasi Polri akan terus dipertanyakan.

Kualitas demokrasi tidak diukur dari seberapa steril ruang digital dari ujaran kebencian, melainkan dari seberapa bebas rakyatnya berbicara tanpa rasa takut.

Kita tak akan pernah bisa menjadi bangsa yang besar jika politisi, birokrasi, polisi, dan tentara tidak memiliki pegangan ideologi yang menjunjung integritas.

LPEM FEB UI mengkritik penggunaan statistik ekonomi pemerintah yang diklaim sebagai 'kosmetik' dan tidak mencerminkan kondisi nyata masyarakat, memicu demonstrasi besar pada Agustus 2025.

Jika demokrasi terus direduksi menjadi sekadar pesta elektoral, maka jurang antara rakyat dan negara akan semakin melebar.

Demokrasi membutuhkan ruang diskursus, perbedaan pendapat yang tajam seharusnya diperbolehkan dan dilindungi. Negara tidak dapat memonopoli tafsir opini yang sah dan yang subversif.

Kekhawatiran rusaknya tonggak demokrasi dikaitkan dengan berbagai kasus kegagalan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara.