DEMOKRASI: Berita Terkini Demokrasi Indonesia - Terbaru Hari ini

Demokrasi membutuhkan ruang diskursus, perbedaan pendapat yang tajam seharusnya diperbolehkan dan dilindungi. Negara tidak dapat memonopoli tafsir opini yang sah dan yang subversif.

Kekhawatiran rusaknya tonggak demokrasi dikaitkan dengan berbagai kasus kegagalan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara.

Popularitas Dedi Mulyadi dapat memberikan dampak positif karena masyarakat dapat membandingkan sosok pemimpin yang ideal. Namun, ini dikhawatirkan melahirkan fanatisme yang mengikis sikap kritis.

Laporan V-Dem mencatat 91 negara, termasuk Indonesia, mengalami gejala penurunan demokrasi ke arah otoritarianisme.

Di tengah gejala sentralisasi kekuasaan dan tidak adanya kekuatan oposisi di parlemen, kehadiran media yang independen penting untuk menjadi penyeimbang.

Jika kebebasan pers terus melemah, maka demokrasi di Indonesia hanya akan menjadi formalitas tanpa substansi

Di negara demokrasi, TNI-Polisi adalah unit pertahanan dan keamanan, satuan netral yang berbahaya jika diseret dalam politik kekuasaan.

Hanya kurang satu dekade, demokrasi Indonesia bergeser menjadi sistem yang bersifat prosedural.

Kelompok masyarakat mengajak untuk boikot pembayaran pajak di media sosial imbas kebijakan PPN 12%. Namun Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan tidak memberikan tanggapan.

Pilkada serentak baru saja berlangsung. Demokrasi elektoral yang berjalan selama ini baru sanggup menjamin hak-hak sipil-politik, namun belum mampu mengaitkannya dengan upaya pencapaian kesejahteraan.

Kelas menengah kini menghadapi berbagai masalah yang dirasa perlu menjadi prioritas pemimpin negara.

Estafet kepemimpinan Indonesia berlangsung dari Jokowi ke Prabowo Subianto. Tak hanya mewujudkan janjinya, Prabowo juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti persoalan utang, korupsi, dan demokrasi.

Fase transisi kepemimpinan diharapkan memperkuat indikator-indikator kemapanan demokrasi, sehingga Indonesia mampu turut “bertransisi” dari sekadar demokrasi prosedural menuju demokrasi substansial.

Menurunnya kualitas demokrasi disorot The Economist Intelligence Unit. Indeks kebebasan sipil Indonesia pada 2023 turun signifikan. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menggelar konsolidasi akbar.

Manta Menko Perekonomian Aburizal Bakrie mengkritik penggunaan bansos sebagai cara mengatasi kemiskinan dan menyarankan pendekatan yang menggerakkan ekonomi masyarakat Indonesia.