Laporan V-Dem dan The Economist mencatat penurunan kualitas Demokrasi Indonesia ke level terendah dalam dua dekade, dengan tekanan pada kebebasan berekspresi sebagai faktor utama.
Demokrasi mendapat sorotan setelah pernyataan Sekretaris Kabinet yang mencampurkan kinerja pemerintah dengan penggunaan helikopter pribadi Presiden dalam penanganan bencana.
Demokrasi Indonesia menghadapi paradoks, bertahan secara prosedural melalui Pemilu namun kehilangan substansi partisipasi dan akuntabilitas yang membuatnya hidup.
Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dan sistem peradilan pidana.
Jika demokrasi dipahami sebagai relasi berkelanjutan, rakyat tidak boleh hanya berdaulat di bilik suara, tetapi harus memiliki instrumen konstitusional untuk mengevaluasi dan mengakhiri mandat.
Secara teori, demokrasi langsung seperti model Pilkada kurang cocok bagi masyarakat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan literasi rendah seperti indonesia.
Kualitas demokrasi lokal tidak ditentukan semata oleh mekanisme pemilihan, melainkan oleh mutu komunikasi politik yang menyertainya. Baik melalui pilkada langsung maupun lewat DPRD.
Demokrasi yang sehat memerlukan keberanian mendengar suara rakyat sepahit apapun itu. Jika kritik bencana ditanggapi bangkai ayam dan ancaman fisik, untuk siapa tata kelola SDA ini dibangun?
Pilkada tidak langsung tidak serta merta akan menghapuskan budaya politik uang. Politik uang akan tetap beroperasi, meski segmen perputarannya terjadi dalam skala yang lebih kecil.
Wacana pilkada oleh DPRD berisiko memperkuat konsentrasi kekuasaan di tangan elite politik lokal. Proses politik menjadi semakin tertutup dan sulit diawasi publik.
Sebagai putra sulung B.J Habibie, Ilham Habibie banyak berkutat di isu-isu demokrasi. Ia sempat menjajal panggung politik saat bertarung di Pilkada Jawa Barat.