Di tengah penurunan kelas menengah, masyarakat memilih gotong royong bangun infrastruktur swadaya, menandai keretakan hubungan dan kepercayaan terhadap negara.
Demokrasi Indonesia masih dibangun di atas politik biaya tinggi yang memicu korupsi, sehingga KPK mengusulkan pembiayaan APK oleh negara atau beralih ke kampanye digital.
Artikel menganalisis dinamika kritik publik dan mengingatkan momentum krusial penyusunan Anggaran RAPBN 2027 sebagai fokus utama untuk akuntabilitas negara.
Artikel ini membahas urgensi percakapan serius tentang Pemilu di luar masa kontestasi, menyoroti tantangan biaya politik dan oligarki bagi masa depan demokrasi.
Prabowo Subianto mengingatkan demokrasi Indonesia harus dijaga dari campur tangan kepentingan asing dan dominasi kelompok bermodal besar, seraya menekankan pentingnya persatuan nasional.
Mahasiswa kembali menjadi aktor utama dalam dinamika demokrasi Indonesia melalui gelombang demonstrasi 2026, mengukuhkan peran strategisnya sebagai agen perubahan politik.
Survei mengungkap 61,9% kaum muda takut berpartisipasi dalam demokrasi karena ancaman intimidasi, isolasi sosial, dan risiko karier, mengancam masa depan bangsa.
Demokrasi digital memungkinkan partisipasi politik melalui petisi online, mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap responsivitas institusi politik formal.
Demokrasi di Indonesia dikhawatirkan mengalami kemunduran halus melalui pelemahan ruang kritik dan monopoli narasi oleh kekuasaan, seperti diingatkan dalam buku How Democracies Die.
The Economist menyoroti pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilai boros dan otoriter, mengkritik sentralisasi kekuasaan dan defisit anggaran yang membahayakan ekonomi dan demokrasi Indonesia.
Hari Kebebasan Pers Sedunia menjadi momen refleksi untuk merawat kemerdekaan Pers di tengah ancaman baru seperti tekanan ekonomi dan manipulasi informasi digital.
Kasus kekerasan terhadap Andre Yunus mengingatkan bahwa demokrasi tak hanya soal prosedur, tetapi juga ruang publik bebas dari intimidasi untuk menjaga substansinya.
Artikel ini menguraikan perdebatan soal istilah makar dalam demonstrasi, menimbang hak konstitusional rakyat dan bahaya penyalahgunaan label makar bagi demokrasi Indonesia.
Pengadilan Jakarta Pusat membebaskan Delpedro Marhaen dari dakwaan penghasutan, menegaskan prinsip demokrasi dan tidak adanya kausalitas langsung antara unggahan dengan kerusuhan.